Klik Bekasi

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Bekasi nyaris tidak bergeliat, meski korupsi menjadi aktifitas masif di kota ini.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi (BKMB) menegaskan siap untuk berhadap-hadapan dengan pemerintah daerah Bekasi baik kota atau kabupaten.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi perlu hati-hati dengan Kartu Sehat–kartu andalannya menjelang Pilkada Serentak 2018. Salah-salah memainkan, ia bisa kena senjata makan tuan.

Program Kartu Bekasi Sehat Pemerintah Kota Bekasi disinyalir bermuatan politis. Didesain untuk dua agenda politik sekaligus: mendongkrak popularitas wali kota Bekasi Rahmat Effendi dan memonopoli uang negara untuk kepentingan Pilkada 2018.

Bagi sebuah daerah, olahraga menjadi salah satu bagian penting. Majunya olahraga di sebuah daerah akan bisa melambungkan nama daerah tersebut.

Penanaman bibit pohon sendiri merupakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) sekaligus dalam rangka ulang tahun ketiga Aston Imperial Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi menggelontorkan anggaran fantastis Rp75 miliar untuk program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), berbentuk Kartu Sehat versi baru berbasis Nomor Induk Kependudukan. Jadi ‘kartu sakti’ petahana jelang Pilkada 2018.

Ini fenomena menarik: sejak era Pilkada Langsung, semua wali kota Bekasi yang terpilih ternyata karir politiknya dimulai dari Kalimalang. Berlaku pula untuk wakil wali kota.

Golkar menjadi salah satu poros kuat dalam Pilkada Kota Bekasi 2018–selain PDI Perjuangan dan PKS. Untuk menggaet konco koalisi, partai petahana itu cerdik berdiplomasi: dari menggelar jamuan makan sampai membagi-bagi uang saku.

Program Smart City andalan Pemerintah Kota Bekasi disinyalir hanya menjadi kamuflase untuk memuluskan proyek perkotaan. Seorang konglomerat mendapat karpet merah. Siapa?