klikbekasi1641 Pos

APBD rawan diselewengkan oleh kepala daerah yang akan maju kembali dalam Pilkada.

Komisi B DPRD Kota Bekasi ingin mengetahui sejauh mana program di Disbangkim terealisasi.

Partai memberikan waktu kepada Bidang OKK untuk merampungkan konsolidasi tersebut sampai bulan November.

Namun hingga tahun 2015, belum terlihat sejauh mana manfaat dari program tersebut.

Program yang menyedot anggaran hingga Rp820 juta sampai saat ini belum jelas keberadaanya.

Dorongan tersebut muncul berdasarkan aspirasi masyarakat.

DKI dinilai telah melanggar sejumlah pasal dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Sampai saat ini Pemkot Bekasi belum memiliki fasilitas tersebut.

Keputusan tersebut diambil setelah pihak Komisi A DPRD Kota Bekasi memanggil perwakilan warga.

Dari total 3.200 angkot yang ada, setengahnya tidak lagi mengurus izin.