Alternatifnya yaitu dengan mengoptimalkan lahan fasos dan fasum.

Ia dilaporkan karena menolak mengeksekusi putusan MA.

Banyak aspirasi masyarakat melalui anggota dewan tidak diakomodir Pemkot Bekasi.

Kritik fraksi PPP sendiri dilontarkan pada rapat paripurna.

Pajak reklame pada APBD Perubahan dipatok Rp55 miliar.

Anggota Komisi B DPRD Kota Bekasi, M. Said menuding Pemkot Bekasi takut dengan preman.

Sebagi organisasi MUI memiliki peran vital dalam membangun sektor keumatan.

Jadi bahan bancakan oknum mulai tingkat RT, RW, Kelurahan hingga Camat.

Padahal pada mulanya, fraksi Gerindra termasuk fraksi yang ngotot agar interpelasi digulirkan.

Mendorong adanya revisi peraturan daerah (perda) pendidikan tahun 2014.