Indeks

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menemukan beberapa alasan publik menyalahkan SBY terkait adanya RUU Pilkada.

Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pilkada, yang dianggap mencederai demokrasi, terus bergulir.

Tim transisi pemerintahan Jokowi-JK mengatakan bahwa kabinet tetap akan mengutamakan profesionalitas.

Jokowi juga akan menghapuskan jabatan wakil-wakil menteri, kecuali wakil menteri luar negeri.

Pengalihan model pilkada ke sistem perwakilan lewat DPRD sesungguhnya mencerminkan kemunduran demokrasi.

DPR ternyata menyiapkan 2 draft RUU Pilkada. Perbedaan mencolok di dua draft itu adalah soal mekanisme pemilihan.

Bayangkan, hanya untuk naik turun tangga saja, para wakil rakyat ogah melakukanya sehingga perlu dibangun jembatan penghubung.

Kejaksaan memeriksa sepuluh nama anggota DPRD KOta Bekasi 2009-2014 atas dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas tahun 2013.

Antara lain, Anim, Nuryadi, Nurul Marfuaitin, Ronny Hermawan, Bali Pranowo, Heri Koswara, Syafei, Jamaludin, Winoto dan Sutriono.

Setiap SKPD rata-rata menghabiskan uang di atas Rp 100 juta untuk penyedian anggaran makan minum.