Klik Bekasi

Kaki menjadi bagian tubuh yang seringkali lupa dirawat. Padahal jika tidak memberi perhatian, kaki dapat menimbulkan aroma tidak sedap.

Undang-undang Pilkada sedang ramai dibicarakan oleh publik. Sebagian besar kepala daerah menolak pilkada tidak lewat DPR. Berikut kami cuplikan komentar-komentar mereka; “Pilkada oleh DPRD memotong kedaulatan rakyat. Jika ada kekurangan, harus diperbaiki. Bukan malah balik lagi seperti dulu. Mundur namanya.” –Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo “Dulu kenapa ada reformasi karena ada pilkada langsung dipilih rakyat. … Baca Selengkapnya

Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir soal jatah 16 kursi menteri untuk parpol pendukungnya dan presiden terpilih Joko Widodo. Kalla menjamin kabinet mendatang akan diisi oleh orang-orang terbaik. “Nanti dikasih orang terbaik, yang penting kerjanya. Kita jamin kerjanya baik. Kalau tidak baik, ganti,” kata Kalla seusai menghadiri acara Palang Merah Indonesia … Baca Selengkapnya

Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan bahwa dia bagi-bagi jatah kursi menteri dan tidak memenuhi komitmen melakukan koalisi tanpa syarat seperti yang sering dia sampaikan ke publik. “Yang namanya bagi-bagi kursi itu perjanjiannya dilakukan belum berangkat, hei kamu ikut saya ya, nanti saya beri tiga kursi. Ikut saya ya, nanti saya beri menteri utama. … Baca Selengkapnya

Munir meninggal dunia 7 september 2004 di pesawat Garuda Indonesia, dalam perjalanan dari Jakarta ke Amsterdam, Belanda.

Beberapa waktu lalu sempat ramai mengenai wacana penghapusan kolom agama pada KTP. Yang pro mengatakan, kolom agama memicu diskriminasi.

Undang-undang pilkada kini sedang digodok di DPR. Pilihannya ada dua: kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dan dilaksanakan serentak seluruh Indonesia, atau dipilih oleh anggota DPR. Bagaimana menurut Anda?

Kementerian Agama menyatakan diperlukan aturan yang mengatur bahwa haji cukup satu kali bagi setiap Muslim.

Lembaga bentukan BJ Habibie, The Habibie Center, berpendapat bahwa pilkada lewat DPR mengingkari kedaulatan rakyat.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menemukan beberapa alasan publik menyalahkan SBY terkait adanya RUU Pilkada.