Wali Kota Akui Fasos Fasum Perumahan di Bekasi Bermasalah

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui pendataan aset daerah berupa tanah Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum) di wilayahnya masih bermasalah hingga saat ini.

Menurut Rahmat, persoalan tersebut diprediksi turut mengganjal perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2015.

“Saya pesimis Kota Bekasi mendapatkan opini WTP. Tapi kalau kita dapat WTP, ya alhamdulillah,” kata Rahmat, belum lama ini.

Sekadar diketahui, BPK rutin mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setiap setahun sekali. Biasanya, LHP keluar pada pertengahan Mei. Untuk LHP tahun 2015 dikeluarkan tahun ini.

Baca:
Tanah Fasos Fasum Perumahan di Kota Bekasi Hilang Misterius
Siapa Bermain Tanah Fasos Fasum Perumahan di Kota Bekasi?

LHP atas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi tahun 2014, yang dikeluarkan pada pertengahan tahun 2015, mengungkapkan temuan mengejutkan.

“Aset tetap tanah untuk Fasos Fasum belum didukung berita acara penyerahan yang sah, sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp 137.505.515.000 dan di antaranya tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp 8.521.200.000.”

BPK menyebutkan, kejanggalan tersebut sebenarnya sudah ditemukan sejak pemeriksaan tahun 2013, yang hasil laporannya dikeluarkan pada 26 Mei 2014. (Ant/Res)