Via Musrenbang 2017, Ini yang Diinginkan Warga Kota Bekasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi mencatat usulan pembangunan infrastruktur masih mendominasi aspirasi warga yang disampaikan saat diselenggarakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2017 belum lama ini.
“Pembangunan infrastruktur masih mendominasi aspirasi Musrenbang tingkat kelurahan maupun kecamatan,” kata Kepala Bappeda Kota Bekasi Jumhana Luthfi di Bekasi, Senin (15/2/2016).
Kondisi itu mendorong pihaknya untuk menggelar forum lanjutan pascarampungnya pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017 tingkat kecamatan.
“Pembangunan tidak boleh melenceng dari apa yang sudah disepakati bersama sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Salah satu rencana itu ialah tema pembangunan tahun 2017 sebagai Tahun Investasi dan Perekonomian Daerah,” katanya.
Sesuai dengan tema tersebut, diharapkan aspirasi yang disampaikan warga berkaitan dengan upaya-upaya yang mendukung terwujudnya Kota Bekasi sebagai tujuan favorit investor yang akan menanamkan modalnya.
Selain itu, kata dia, aspirasi juga bisa berupa usulan menyangkut kegiatan yang mendukung perekonomian daerah.
Namun pada kenyataannya, berdasarkan hasil pemantauan pada empat kecamatan yang telah melaksanakan Musrenbang, mayoritas usulan yang masuk dari warga masih berkutat pada perbaikan berbagai infrastruktur, seperti jalan, saluran air, bangunan fisik sekolah dan lainnya.
“Padahal Tahun Infrastruktur dan Utilitas Kota merupakan tema pembangunan tahun 2016,” katanya.
Seperti terpantau dari penyelenggaraan kegiatan Musrenbang di Kecamatan Bekasi Selatan.
Dari total 754 kegiatan yang diusulkan, hanya 29 di antaranya yang masuk kategori ekonomi, sementara mayoritas usulan pembangunan fisik sebanyak 509 kegiatan dan sisanya 216 kegiatan sosial budaya.
Bahkan menurut rincian, Musrenbang di tingkat Kelurahan Jakasetia sama sekali tidak menyertakan usulan kegiatan ekonomi.
Dikatakan Luthfi, situasi itu mencerminkan masih belum terakomodasinya berbagai kebutuhan warga terkait pembangunan infrastruktur di lingkungannya.
“Ini dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang tidak sebanding dengan permintaan kebutuhan warga akan hal tersebut,” katanya. (Antara/Res)
