Tag: Bawaslu Kota Bekasi

Bawaslu Kota Bekasi memberikan catatan kepada KPU Kota Bekasi selama pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung. Catatan tersebut salah satunya berkenaan dengan pelanggaran administrasi. Menurut anggota Bawaslu Kota Bekasi, Choirunnisa Marzoeki mengatakan, total ada 5 buah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU. Rincianya 1 dilakukan KPU sedangkan 4 dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diantaranya, Bekasi Timur, Selatan, Utara, […]

Bergam kasus pelanggaran pemilu sepanjang perhelatan Pemilu 2024 ditangani Bawaslu Kota Bekasi. Adapun total kasusnya tercatat sebanyak 40 kasus dengan beragam jenis pelanggaran. Dari 40 kasus yang ditangani, kasus pidana pemilu menjadi yang paling banyak mencapai 34 kasus. Sementara sisanya pelanggaran administrasi sebanyak 5 kasus dan 1 kasus tentang netralitas Apartur Sipil Negara (ASN). Menurut […]

Dana kampanye calon atau kandidat kepala daerah sejauh ini kerap luput dari pengawasan. Oleh karena itu pada perhelatan Pilkada Kota Bekasi 2024 mendatang Bawaslu Kota Bekasi diminta melakukan pengawasan serius. Mantan Ketua Bawasalu Jawa Barat, Abdullah Dahlan mengatakan, bukan saja kampanye yang perlu diawasi namun juga penggunaan dana kampanye. Ia menambahkan, di dalam undang-undang dana […]

Bawaslu Kota Bekasi menggelar evaluasi kinerja pengawas pemilu menjelang pelaksanaan Pilkada Kota Bekasi 2024. Hal tersebut bagian dari koreksi agar sejumlah kelemahan para pengawas pada pelaksanaan Pemilu 2024 tidak terulang. Salah satu kelemahan pengawas yang mesti diperbaiki yaitu terkait Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Masih dijumpai beberapa pengawas mengabaikan persoalan itu. Padahal LHP amat penting, terutama […]

Pengawas pemilu merupakan salah satu pekerjaan rawan. Hal tersebut disampaikan Praktisi Hukum, Miartico Gea. Ia menyebut tidak jarang para pengawas mendapat ancaman atau tekanan dalam menjalankan tugasnya mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu. Bahkan menurutnya, sepanjang pelaksanaan Pemilu 2024 yang baru saja berakhir ada saja kasus pengancaman yang dialami pengawas pemilu. Biasanya hal ini terjadi ketika pengawas […]

Sepanjang Pemilu 2024 berlangsung Bawaslu Kota Bekasi mengklaim menerima sebanyak 24 aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu. dugaan pelanggaran netralitas ASN dan netralitas penyelenggara pemilu. Ada juga laporan soal politik uang, pembagian sembako, pemotongan honor petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih). Bawaslu juga menerima aduan soal sengketa antar peserta hingga laporan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK). […]

Guna meningkatkan kinerja terhadap pengawasan pemilu, Bawaslu Kota Bekasi menggelar evaluasi kinerja kelembagaan selama berlangsungnya Pemilu 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut seluruh unsur yang terlibat dalam perhelatan pemilu terlibat, salah satunya partai politik. Anggota Bawaslu Kota Bekasi, Basan Saiful Nurdin mengatakan, evaluasi penting mengingat saat ini sudah masuk tahapan Pilkada 2024. Sehingga diharapkan terjadi perbaikan […]

Minimnya calon independen dalam perhelatan Pilkada akibat sulitnya persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Hal tersebut disampaikan Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Usep Hasan Sadikin. Menurutnya, ada dua hal yang membuat sulit calon independen bisa ikut pemilu. Pertama soal jumlah dukungan dan juga proses verifikasi dukungan. “Persyaratan jumlah dukungan […]

Penyelenggaraan pemilu 2024 di Kota Bekasi, khususnya untuk pemilihan anggota DPRD Kota Bekasi bisa disebut jauh dari kata memuaskan. Bahkan bisa disebut kurang legitimasi. Krisis legitimasi sendiri tidak lepas dari munculnya masalah-masalah serius selama pelaksanaan pemilu. Setidaknya ada dua masalah, pertama politik uang dan kedua penggelembungan atau pencurian suara. Praktik politik uang Selama pelaksanaan pemilu […]

Bawaslu Kota Bekasi secara resmi menerima laporan masyarakat soal penggelembungan suara di Kecamatan Bekasi Timur. Laporan diterima pada, Senin (4/3/2024) pagi. Anggota Bawaslu Kota Bekasi, Sodikin mengatakan, laporan tersebut akan segera dikaji. Adapun waktunya yakni dua hari sejak laporan diterima. Menurutnya, kajian tersebut dilakukan untuk menentukan posisi kasus tersebut. Jika dalam kajian syarat formil dan […]