Polda Metro Jaya Bentuk Tim Khusus Bongkar Skandal TPST Bantar Gebang

Laporan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke Polda Metro Jaya mengenai skandal tempat pengeloaan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang ditanggapi dengan sigap oleh polisi.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, pihaknya segera membikin tim khusus untuk menelusuri dugaan penyimpangan uang tipping fee Rp 400 miliar yang digelontorkan Pemrov DKI Jakarta kepada PT Godang Tua Jaya selaku swasta yang mengelola TPST Bantar Gebang.

“Kita start dari hasil pemeriksaan (Badan Pemeriksa Keuangan), di mana letak kemungkinan penyimpangannya baru nanti kita selidiki apakah mungkin ada tindak pidana korupsi atau tidak. Saya segera bentuk tim,” katanya, Senin (26/10/2015) di Jakarta.

Audit BPK RI Tahun 2013 No. 18.c/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 menunjukan adanya indikasi kerugian keuangan Pemrov DKI Jakarta sekitar Rp 6.7 miliar. Tahun 2014, audit BPK RI No. 18.c/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 menyebut indikasi kerugian Pemrov DKI Jakarta sekitar Rp 182 miliar. Kedua audit itu bersangkutan dengan TPST Bantar Gebang sejak tahun 2008.

Audit tersebut juga menunjukkan, sejak kerja sama dimulai, PT Godang Tua Jaya tidak melaksanakan kewajibannya membuat teknologi pengelolaan sampah dengan Gasifikasi, Landfill, and Anaerobic Digestion (Galvad).

Padahal selama ini tiping fee itu dibayarkan ke PT Godang Tua Jaya sebagai tambahan investasi pembuatan teknologi pengelolahan sampah dan dibagi 20 persen kepada Pemkot Bekasi.

Ahok juga menyebut DPRD Kota Bekasi kongkalikong dengan PT Godang Tua Jaya untuk menyerangnya. Target mereka, kata Ahok, agar PT Godang Tua Jaya tidak diputus kontrak oleh Pemrov DKI Jakarta.

“Kita udah minta Kapolda, kirim PPATK untuk menyelidiki uang Rp 400 miliar ke Godang Tua Jaya itu keluar ke siapa aja. Ada permainan apa nih?,” kata Ahok kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/10/2015).

“Kita pengen tahu aliran dananya ke mana. Kita juga sudah mulai selidiki anggota DPRD Bekasi terlibat enggak dengan GTJ. Ada hubunganya enggak. Sebelum jadi anggota DPRD pernah enggak jadi pengurus di GTJ. Jangan-jangan terima bantuan dari GTJ selama ini,” kata Ahok.

“Makanya pertanyaan saya, pernah enggak DPRD Bekasi ribut sama GTJ? Sekarang selidiki aja nama-nama anggota DRPD Bekasi yang terlibat dengan GTJ,” lanjut Ahok. (Res)

Tinggalkan komentar