Perwakilan Sekolah Swasta Demo DPRD Kota Bekasi

Perwakilan sekolah swasta di Kota Bekasi yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Bekasi yang beralamatkan di Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (26/7).

BMPS datang guna mengklarifikasi dugaan adanya siswa titipan yang coba dipaksakan untuk masuk ke sekolah negeri oleh oknum anggota DPRD Kota Bekasi.

Selain itu, BMPS juga mendesak agar anggota DPRD Kota Bekasi tidak melakukan politisasi terhadap proses pendidikan di Kota Bekasi.

“Sampai saat ini, sekolah swasta masih banyak yang kosong. Kami menduga masih banyak siswa yang belum mendaftar ke sekolah swasta lantaran berharap bisa masuk sekolah negeri lewat jalur titipan anggota dewan,” ujar Humas BMPS Kota Bekasi, Sahroni, Senin (26/7).

Sementara saat disinggung soal hak interpelasi yang bakal digulirkan oleh anggota DPRD Kota Bekasi berkenaan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) Online, BMPS kata dia, tidak bisa menghalang-halangi langkah anggota dewan. Hanya saja BMPS tidak ingin ada politisasi pendidikan yang dilakukan oleh anggota dewan.

“Itu hak politik mereka kami tidak bisa melarang. Meski pun kami berharap jangan sampai ada interprelasi. Yang jelas kami dari BMPS menolak segala bentuk politisasi pendidikan,” kata Sahroni.

Soal siswa titipan, dihadapan BMPS, Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan menampik hal tersebut. Dijelaskan olehnya, sejauh ini anggota DPRD tidak pernah mencoba memasukan siswa titipan ke sekolah negeri melalui Pemkot Bekasi.

Bahwa memang ada nota kesepakatan antara DPRD Kota Bekasi dalam hal ini Komisi D DPRD Kota Bekasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang mana dalam nota tersebut ada daftar jumlah siswa miskin, hal itu menurutnya tidak bisa dikatakan titipan.

“Mereka yang minta data, ya kami ajukan data sesuai dengan yang kami punya. Itu data siswa miskin, bukan siswa titipan. Dan kami tidak meminta mereka untuk sekolah di sekolah negeri. Kami hanya minta agar anak-anak miskin tersebut bisa bersekolah. Jadi tidak benar kalau kita nitip,” tandansya.

Sedikit informasi, sesuai dengan data yang disampaikan BMPS, jumlah siswa yang diduga titipan anggota dewan mencapai 425 siswa. Dimana menurut anggota dewan, jumlah itu merupakan jumlah siswa miskin bukan siswa titipan. (Ical)