Pemerintah Kota Bekasi diharapkan bisa mengakomodir usulan masyarakat yang disampaikan melalui forum Musyawarah Perecanaan Pembangunan (Musrenbang).
Menurut anggota DPRD Kota Bekasi dari daerah pemilihan (dapil) Bekasi Utara, Wasimin mengatakan, selama usulan warga masuk akal dan menjadi skala prioritas, usulan tersebut wajib diakomodir.
“Pemerintah daerah harus bisa mengakomodir usulan warga. Percuma kalau ada Musrenbang tapi usulan tidak pernah bisa terealisasi,” ujarnya, kepada wartawan, Rabu (20/1).
Ia menambahkan, tidak terealisasinya usulan warga dalam Musrenbang akan berpengaruh kepada tingkat kepercayaan masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut.
“Kalau datang Musrenbang tapi usulannya gak terealisasi lama-lama masyarakat malas ikut kegiatan Musrebang,” kata dia.
Meski begitu, Wasimin tidak lantas serta merta menyalahkan Pemkot Bekasi. Sebab, ada banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa usulan warga tidak semuanya terealisasi.
“Anggaran terbatas, kebutuhannya tinggi. Jadi wajar kalau tidak semua usulan terealisasi. Tapi kalau bisa, usulan yang ada diusahakan direalisasikan. Apalagi yang sifatnya skala prioritas,” kata dia.
Selain itu, masyarakat juga mesti memahami kondisi pemerintah daerah. Masyarakat mesti tahu, kalau dalam pembangunan ada skala prioritas yang jadi acuan bagi pemerintah daerah.
“Masyarakat juga harus mengerti juga. Tapi yang lebih penting, bagaimana Pemkot Bekasi bisa mensinkronkan apa yang jadi kemauan warga dengan perencanaan yang sudah dicanangkan,” pungkasnya.
Sedikit informasi, sejak Senin (18/1) Pemkot Bekasi mulai melakukan kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan.(Ical)
Sangat aetuju.dengan adanya Musrembang akan lbih akurat..mana skala prioritas yg harus d slesailan .amentara ini yg dapat hanya yg itu itu saja .terkesan yg sdah bagus dan banyak .diperbaiki dan d tambah ..shingga timbul asumsi ada apa ? Dia lagi dia lagi yg dapat