Pemkot Bekasi Siap Rekomendasikan Penolakan PP 78 2015

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan kesiapannya menyusun rekomendasi penolakan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan kepada Presiden Joko Widodo.

“Pemkot Bekasi tidak keberatan menyusun rekomendasi tersebut karena ada isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tidak dijelaskan dalam PP Pengupahan itu,” katanya, Selasa (1/12/2015).

Menurut dia, kesediaan Pemkot Bekasi untuk merekomendasikan penolakan aturan tersebut dilatarbelakangi kepentingan kaum buruh yang lebih besar.

Baca juga:  Anak Presiden PKS Optimis Jagoanya Menang Pilkada Bekasi

“Peraturan pemerintah sesungguhnya adalah penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, yakni undang-undang. Oleh karena itu, selama demi kepentingan buruh yang lebih besar, kami tidak masalah untuk mengeluarkan rekomendasi penolakan PP,” katanya.

Rahmat mengaku akan melibatkan kaum buruh dalam penyusunan format rekomendasi tersebut.

Baca juga:  Jalankan Sejumlah Program Ibu Hamil, Puskesmas Sumurbatu Sukses Tangani 22 Persalinan

“Saya memberi waktu selama sepekan mulai Senin (30/11/2015) bagi forum buruh dan bagian hukum Pemkot Bekasi untuk merumuskan rekomendasi penolakan sebelum dilayangkan ke pemerintah pusat,” katanya.

Ketua Forum Buruh Kota Bekasi Masrul Zamba menyambut baik komitmen Wali Kota Bekasi dalam berjuang bersama buruh dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga:  Bawaslu Kota Bekasi Terima 32 Aduan Sepanjang Pemilu 2024

“Pemkot Bekasi melibatkan kami untuk merancang bahasa yang halus perihal penolakan tersebut agar tidak terkesan menentang aturan yang lebih tinggi. Kami siap ikut membahasnya dengan memberikan sejumlah latar belakang guna memperkuat argumen penolakan PP tersebut. Salah satu latar belakangnya adalah peniadaan peran buruh dalam penentuan upah,” katanya. (Antara/Res)

Tinggalkan komentar