Operasi yustisi kependudukan di Kota Bekasi mulai menyasar penghuni rumah kos atau kontrakan, menyusul adanya teror bom dan penembakan di pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/1/2016) lalu.
Pada Rabu (20/1/2016) malam, misalnya, petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kelurahan, serta Linmas, menyisir kontrakan di Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.
“Tujuan operasi ini adalah untuk memastikan penghuni kontrakan di wilayah setempat tidak terlibat jaringan terorisme atau gerakan berpaham radikal,” kata Kasubag Humas Polresta Bekasi Kota, Iptu Puji Astuti.
Menurut Puji, operasi yustisi bergerak dari satu kelurahan ke kelurahan yang lain di 12 kecamatan di Kota Bekasi secara bertahap. Petugas, antara lain, menanyai kartu tanda penduduk dan sejak kapan penghuni mengontrak.
“Kami mulai mengintensifkan operasi sejak ada teror bom di Jakarta Pusat. Ini perintah langsung dari Polri,” kata Puji.
Lurah Margahayu, Mohammad Harri Hendarman mengatakan, temuan operasi yustisi antara lain banyak warga masih menggunakan KTP lama, yaitu yang terdata di kampung halaman. Bahkan, di antara mereka, ada yang sudah tinggal di Kota Bekasi 10 tahun lebih.
“Saya sudah menginstruksikan kepada pengurus RT dan RW agar memfasilitasi warganya dalam mengurus soal kependudukan, termasuk bagi penghuni rumah kontrakan. RT dan RW harus aktif,” kata Harri.
Harri juga telah meminta kepada RT dan RW agar rajin menjalin komunikasi dengan pemilik kontrakan secara intens, serta mewajibkan penghuni melapor ketika hendak mengontrak atau pindah ke tempat lain.
Diberitakan sebelumnya, pada Jumat (15/1/2016), tim Densus 88 Antiteror Polri menyergap dua lokasi di Kota Bekasi. Kedua lokasi tersebut merupakan rumah kontrakan yang dihuni terduga pelaku teror sebulan terakhir. Densus menemukan 9 pucuk pistol. (KBC-K1/Res)
