Pengamat politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya, mengatakan, kompetensi harus menjadi pilar utama Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam menempatkan seseorang sebagai menteri dalam kabinet.
Hal itu disampaikan Yunarto dalam diskusi Forum Diskusi Ekonomi dan Politik (FDEP) di Jakarta, Kamis (9/10/2014).
“Kabinet Jokowi-JK yang baik seharusnya menekankan 3C, yaitu competence, coalition, dan chemistry. Namun, kompetensi harus menjadi pilar utama dari yang lain,” kata Yunarto.
Yang dimaksud kompetensi, jelas Yunarto, ialah terkait aspek keahlian calon menteri pada pos kementerian yang akan didudukinya. Menurut dia, apabila mengutamakan unsur koalisi, Jokowi-JK berpotensi tersandera secara eksternal.
“Kalau lebih besar ke chemistry, berarti mereka sudah tersandera dirinya sendiri,” ujarnya.
Selain itu, menurut Yunarto, dibutuhkan keberanian Jokowi-JK untuk meminta menterinya yang merupakan petinggi partai politik harus mengundurkan diri dari partainya. Hal ini dinilai penting untuk menciptakan budaya baru dalam sebuah pemerintahan.
“Butuh keberanian Jokowi-JK apabila ada petinggi partai yang terpilih menjadi menteri, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari partai tersebut,” ujar Yunarto.
Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, mengatakan, Jokowi-JK harus berani dan konsisten dalam menempatkan orang-orang yang berkompeten serta cerdas, berani, dan kredibel dalam kabinetnya.
Dia menekankan, Jokowi-JK jangan merespons adanya permintaan transaksional yang diinginkan beberapa pihak yang ingin masuk dalam pemerintahannya.
“Jokowi-JK harus mampu memilih orang bersih dalam kabinetnya karena itu kapital besar agar tidak digoyang,” kata Arie.
Menteri yang tak tersandera kepentingan politik, menurut Arie, akan lebih berani mengambil tindakan yang sesuai dengan kepentingan rakyat.
Menurut dia, berbagai kriteria dan tantangan tersebut harus dijawab Jokowi-JK untuk menghindari pandangan negatif dari rakyat.(Res)
sumber: kompas