Bongkar Korupsi Tata Ruang di Kota Bekasi!

Kasus korupsi penjualan aset negara berupa lahan pemakaman umum seluas 1,1 hektar oleh tiga pejabat Kota Bekasi kepada pengembang perumahan Bekasi Timur Regency mestinya bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar kejahatan yang lebih besar, yaitu korupsi tata ruang.

Demikian dikatakan Direktur Jaringan Muda Bekasi Ifan Lengkoan. Menurut dia, kasus Bekasi Timur Regency tergolong kecil jika dibandingkan dengan korupsi tata ruang. Sudah saatnya penegak hukum mulai mengusut ke arah sana.

“Bukan tidak mungkin jika korupsi tata ruang terbongkar, pejabat sekelas kepada dinas atau bahkan kepala daerah pun bisa terseret ke meja hijau seperti terjadi di Bogor,” katanya.

Salah satu modus yang sering dilakukan pejabat ialah dengan mengganti peruntukan lahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota. Biasanya, pejabat memanfaatkan itu tiap kali melakukan revisi tata ruang, yaitu sekali dalam lima tahun.

(Baca rinci: Ini Modus Korupsi Tata Ruang yang Sering Dilakukan Pejabat)

Pengamat Tata Ruang Yaya Supriatna mengatakan bahwa korupsi tata ruang akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Untuk itu, sudah saatnya korupsi tata ruang dibongkar dan dihentikan. (Baca opini Yayat: Korupsi (R)uang di Tata Ruang)

“Perlu keberanian untuk menyatakan TIDAK, dengan menolak semua bentuk penyimpangan. Jika terjadi pembiaran maka, kerugiannya tidak hanya ditanggung untuk saat ini, tetapi berkelanjutan dimasa depan,” kata Yayat. (AN)