Bantar Gebang dan Sidak ‘Jangkrik Bos’ ala Dewan

Komisi A dan Komisi B DPRD Kota Bekasi menggelar inspeksi mendadak ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Selasa (30/8/2016). Sudah ‘jangkrik bos’ dengan PT Godang Tua Jaya.

Benny Tunggul, orang kepercayaan Godang Tua, ikut bergabung dengan rombongan anggota dewan. Ia nampak fasih menjelaskan kepada dewan mengenai persoalan yang terjadi di Bantar Gebang.

Rumor yang beredar di internal DPRD, sidak itu disponsori Godang Tua. Selama kisruh Bantar Gebang, Benny memang dipercaya Rekson Sitorus–pemilik Godang Tua–untuk menggalang dukungan berbagai pihak.

“Kemungkinan akan mempersoalkan kembali Bantar Gebang, setelah DKI Jakarta memutus kontrak Godang Tua dan memilih melakukan swakelola,” kata sumber kami, seorang anggota dewan.

Mulanya, Godang Tua hendak memilih jalur hukum dengan menggungat DKI Jakarta secara perdata. Namun, belakangan, kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, meninggalkan Godang Tua.

Yusril mundur karena PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI)–sebagai rekanan Godang Tua–berpangku tangan. Menurut Yusril, gugatan tidak bisa dilayangkan jika salah satu pihak tidak mau menggungat.

“Saya bilang enggak bisa, karena mereka tanda-tangan perjanjian joint operation. Saya seperti orang patah kaki. Kaki sebelah enggak ada lagi, gimana saya mau lari,” kata Yusril belum lama ini.

Pihak Godang Tua, ungkap sumber kami, akhirnya menyusun strategi dengan sejumlah anggota dewan yang dekat dengan Rekson Sitorus. Tahap awal, mereka membuka jalan konfrontasi–seperti dilakukan sebelumnya.

“Jadi targetnya swakelola dibatalkan. Dan DKI diminta menggunakan pihak ketiga untuk mengelola sampah. Di sini, Godang Tua punya celah untuk kembali menjadi pengelola TPST Bantar Gebang,” kata sumber.

Godang Tua jelas tidak rela melepaskan Bantar Gebang. Perputaran uang di TPST terbesar di Indonesia itu tidak main-main. Setiap tahun, DKI Jakarta menggelontorkan lebih Rp 400 miliar.

“Godang Tua tidak mau melepas Bantar Gebang. Itu sumber uang terbesar Rekson, yang selama ini juga mengalir ke para politikus di Kota Bekasi,” kata sumber kami.

Peran Ketua DPRD

Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai, tidak bisa lepas dari cap ‘orang Godang Tua’. Dialah yang kali ini menginstruksikan langsung kepada Komisi A dan Komisi B untuk sidak ke Bantar Gebang.

“Kan DPRD DKI sudah sidak ke Bantar Gebang. Masak kita tuan rumah belum ke sana. Nanti Komsisi A dan B saya perintahkan turun,” kata Tumai diplomatis, sebelum sidak.

Hubungan Tumai dengan Rekson Sitorus memang spesial–dan ini sudah menjadi rahasia umum. Saking dekatnya, Tumai menyokong Tumpak Sidabutar, menantu Rekson, menjadi anggota dewan.

Tumpak maju melalui daerah pemilihan Tumai, yaitu Rawalumbu, Bantar Gebang dan Mustika Jaya. Kendaraannya pun PDI Perjuangan–partai yang membesarkan Tumai sebagai politikus.

Bukan kali ini saja Tumai memberi komando bawahannya untuk memberi ‘pelajaran’ DKI Jakarta. Sedari awal, Tumai adalah dalang di balik kisruh Bantar Gebang.

Sekretaris Komisi A, Solihin, menepis kabar jika sidak tersebut merupakan pesanan Godang Tua. Menurutnya, anggota dewan datang ke sana murni untuk melihat bagaimana pengelolaan sampah di bawah DKI Jakarta.

“Tidak ada hubunganya dengan Godang Tua Jaya. Ini murni sidak. Kami juga kaget ada Benny Tunggul di lapangan. Kami tidak bisa larang. Mungkin dia datang sebagai warga,” kata Solihin. (Ical)