Jokowi mengaku belum memutuskan apakah akan menerima tawaran itu atau tidak karena akan mempertimbangkan efeknya.
Klik Bekasi2395 Pos
Gawat! Perppu Pilkada Semakin Tidak Jelas, DPR Baru Bahas Tahun 2015
Perppu tersebut tak dapat dibahas di masa sidang ini karena DPR sibuk dengan agenda pembentukan komisi
Jelang Lengser, SBY Obral Tanda Kehormatan untuk Para Pejabatnya
Masing-masing berjumlah 55 orang di bulan Agustus dan 68 orang pada Oktober sehingga totalnya mencapai 123 orang.
Ini Isi UU MD3 yang Bisa Menghambat Penegakan Hukum
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang keempat pengujian formil dan materil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
Ini yang Akan Dilakukan SBY dan Jokowi di Istana pada Akhir Pekan
Rencana menyambut presiden terpilih ini sudah pernah disampaikan SBY pada awal Juni lalu.
Tahapan Pilkada di Daerah Molor karena Belum Ada Kepastian Hukum
KPU telah menerbitkan surat penundaan terkait pelaksanaan pilkada di beberapa daerah.
Ini Alasan Nesdem Tidak Cabut Gugatan UU Pilkada di MK
selagi masih ada permasalahan, dia masih memiliki hak untuk mengajukan dan menguji undang-undang tersebut.
SBY Terbitkan Perppu Pilkada karena Kapok Dibully di Medsos?
Presiden mengeluarkan perppu untuk mengembalikan agar mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung.
Laskar Dewaruci: UU Pilkada dalam Kevakuman
Presiden seolah-olah menggagap bahwa aturan itu sudah berlaku. Padahal, Perpuu tersebut belum disetujui DPR RI.
Mengapa MK Menyarankan agar Gugatan terhadap UU Pilkada Dicabut?
Yang dicari pemohon kepastian hukum atau pemecahan masalah. Selagi masih ada masalah, gugatan masih bisa diajukan.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
