Anggota Komisi C DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied mengkritik alokasi APBD Kota Bekasi tahun 2015 yang dinilai tidak berpihak terhadap keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bekasi.
Menurutnya, total alokasi anggaran yang diperuntukan untuk UMKM pada pos belanja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) jumlahnya baru mencapai Rp 3.850.000.000. Dengan rincian Rp2.550.000.000 untuk program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM dan Rp800.000.000 untuk program penciptaan iklim UMKM yang kondusif.
“Besaran anggaranya baru dua setengah miliar. Saya melihat ini sangat kecil sekali dan menunjukan bahwa alokasi APBD Kota Bekasi belum berpihak terhadap keberadaan UMKM,” kata dia, Selasa (17/2).
Padahal seharusnya dengan total APBD Kota Bekasi Tahun 2015 sebesar Rp3,9 triliun maka besaran dana UMKM bisa lebih besar lagi.
“Saya melihatnya anggaran ini hanya sebatas formalitas saja.Sama sekali belum mengarah pada keberpihakan Pemkot Bekasi terhadap UMKM yang ada,” kata dia.
Toh kata dia, untuk beberapa sektor lain di luar UMKM Pemkot Bekasi bisa mengucurkan anggaran yang jauh lebih besar dari pada anggaran untuk UMKM dan hal tersebut kata dia menjadi sebuah ironi.
“Banyak alokasi belanja yang tidak produktif pada APBD jumlahnya jauh lebih besar dari pada anggaran UMKM tentu ini sangat disayangkan,” kata dia.
Ke depan, ia berharap agar APBD bisa lebih berpihak kepada UMKM. Hal ini penting jika Pemkot Bekasi benar-benar serius mengembangkan sektor UMKM.
“Kalau masih diberi anggaran minim tentu sampai kapanpun UMKM di Kota Bekasi tidak akan pernah maju karena tidak mendapat suport dari pemerintah daerah,” pungkasnya.