Terindikasi Korupsi, Mahasiswa Demo Anggaran Pemeliharaan Halte di Kota Bekasi
Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Rabu (24/1/2024). Mereka menyoal adanya indikasi korupsi anggaran pemeliharaan halte di Kota Bekasi tahun anggaran 2023.
Para demonstran berasal dari Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Mitra Karya Cabang Kota Bekasi.
Koordinator Lapangan Aksi Unjuk Rasa, Muhammad Bayu dalam orasinya mengatakan, indikasi korupsi mereka temukan usai melakukan investigasi lapangan.
“Tahun 2023 Dishub menganggarkan pemeliharaan halte di Kota Bekasi. Tapi faktanya di lapangan kita tidak menemukan adanya pemeliharaan tersebut,” kata dia, saat berorasi di Kantor Dishub Bekasi.
Menurutnya, sepanjang 2023 Dishub mengucurkan dua kali anggaran pemeliharaan halte. Pada bulan April untuk 32 halte dan bulan November 10 halte.
Tapi fakta di lapangan berbicara lain, mahasiswa tidak menemukan pekerjaan pemeliharaan. Anehnya, mereka justru menemukan 10 halte baru berdiri di sejumlah titik.
“Kami mempertanyakan terkait 10 halte baru tersebut. Karena sesuai judul mata anggaran disebutkan untuk pemeliharaan bukan halte baru,” kata dia.
Selain itu, mereka juga menyoal anggaran pemeliharaan 10 unit halte yang menelan biaya tidak sedikit. Total untuk satu halte memakan biaya Rp200 juta untuk satu unit halte.
“Kami mendesak agar pihak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan audit investigasi. Kami meminta kejaksaan memeriksa Kepala Dinas Perhubungan dan jajaranya diperiksa,” ujarnya mengakhiri.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar menyebut instansinya sudah transparan. Terbukti mahasiswa bisa mengetahui pekerjaan yang dikerjakan Dishub Kota Bekasi.
“Dengan sistem seperti saat ini semua transparan. Mahasiswa bisa tahu karena kami transparan,” kata dia, kepada wartawan.
Ia juga sekaligus meluruskan soal anggaran pembangunan 10 unit halte. Menurutnya, besaran anggaran tergantung volume halte, bukan Rp200 juta per unit.
“Pembangunan halte bukan 200 juta. Dia bervariasi sesuai dengan volume dan dimensinya,” ujarnya kepada wartawan.
*Foto: Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi menyoal indikasi korupsi anggaran pemeliharaan halte di Kota Bekasi.
