LSI Denny JA menggelar survei bertajuk kekhawatiran kondisi pemerintah yang terbelah. Berdasarkan hasil riset kualitatif terkuak alasan ketakutan akan roda pemerintah yang tidak pro rakyat dan konflik elite politik di masa pemerintah Jokowi-JK.
“Publik menginginkan konflik elite politik seperti pemilihan pimpinan DPR dan MPR segera berakhir. Publik ingin pemerintah dan DPR dapat bekerja sama sehingga kondisi politik tidak gaduh dan menjadi stabil,” ujar peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby dalam pemaparan hasil survei di kantornya, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, kemarin.
Adjie mengatakan alasan pertama publik ingin konflik di parlemen berakhir adalah kekhawatiran akan pemerintahan Jokowi-JK menjadi tidak fokus lantaran kursi legislatif yang diduduki oleh KMP. “Sehingga kebijakan yang dibuat Jokowi tidak didukung oleh parlemen yang dikuasai koalisi oposisi, Sementara fungsi kontrol legislasi dan anggaran yang dimiliki DPR mengharuskan pemerintah memperoleh dukungan parlemen,” tuturnya.
Adjie juga mengatakan dengan kondisi pemerintahan yang terbelah dan kuatnya koalisi oposisi pemerintahan Jokowi berpotensi menjadi presiden terlemah.
“Dengan dikuasainya parlemen oleh oposisi dimana KMP yang terdiri dari partai Golkar, PAN, PKS dan PPP serta ditambahnya Demokrat di DPR akan memperoleh 353 kursi atau 63%, sementara KIH memperoleh 207 kursi atau 37% dukungan parlemen,” tuturnya.
Adjie melihat dengan tidak adanya partai politik yang dikontrol Jokowi. Hal ini juga menjadi potensi besar pelemahan terhadap pemerintahan Jokowi.
“Jika kita melihat pemerintahan lalu mulai dari Presiden Soekarno hingga SBY partai politik selalu dikontrol oleh presidennya,” kata Adjie.(Res)
sumber: detik
