Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Solihin meminta Pemkot Bekasi tetap mempertahankan program Layanan Kesehatan Masyarakat berbasis Nomor Induk Kependudukan (LKM-NIK).
Menurutnya, keberadaan LKM-NIK masih dibutuhkan lantaran ada sejumlah kalangan masyarakat yang sama sekali tidak memiliki jaminan kesehatan.
“LKM-NIK harus tetap ada, ini sebagai antisipasi bila mana ada warga belum berjaminan kesehatan. Kasihan nanti mereka bingung mau berobat pakai apa,” kata dia, Rabu (20/7/2022).
Ia juga mendorong agar pemerintah bisa membantu mengaktifkan kembali BPJS warga Kota Bekasi yang telah mati akibat tak bisa membayar iuaran karena terjerat masalah ekonomi.
“Waktu pandemi melanda banyak masyarakat kena PHK. Akibatnya banyak yang iuran BPJSnya nunggak sampai dibekukan. Nah yang seperti ini harus dihidupkan kembali. Pemkot Bekasi mesti turun tangan,” kata dia.
Selain itu, dirinya juga mendorong agar Pemkot Bekasi bisa segera menyelesaikan target Universal Health Coverage (UHC).
“Tentu kami mendukung upaya-upaya Pemkot Bekasi memenuhi target UHC. Sehingga setiap masyarakat punya jaminan kesehatan,” kata dia.
Sebagai wakil rakyat, politisi PPP tersebut tidak mau lagi mendengar masyarakat Kota Bekasi tidak bisa berobat atau tidak mendapat akses layanan kesehatan.
“Pemkot Bekasi harus bisa menjamin bahwa setiap warganya punya akses jaminan kesehatan. Jangan lagi ada warga tertolak berobat di Kota Bekasi,” tandasnya.
Solihin juga tidak lupa mengingatkan Pemkot Bekasi melakukan pembenahan terhadap fasilitas kesehatan di wilayahnya.
“Fasilitas kesehatan semakin membaik di Kota Bekasi tapi saya kira masih terus dilakukan pembenahan. Puskesamas misalnya saya harap bisa berdiri di 54 kelurahan. Begitu juga rumah sakit, kalau bisa ada di 12 kecamatan di Kota Bekasi,” pungkasnya.(Adikarya/Setwan)