Pemkot Bekasi mengklaim tengah mengkaji besaran tarif yang akan diterapkan untuk transportasi massal BISKITA. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar.
Menurutnya, tarif BISKITA tidak bisa ditetapkan begitu saja. Pemkot Bekasi harus melihat beberapa aspek, salah satunya daya beli masyarakat Kota Bekasi.
“Sedang kita lakukan kajian penerapan tarif, tentunya harus didahului dengan evaluasi kemampuan daya beli masyarakat. Dan tentu pertimbangan-pertimbangan lainya,” kata dia, saat diwawancarai wartawan, Rabu (2/10/2024).
Ia juga menambahkan, membuka ruang adanya masukan-masukan dari berbagai pihak. Termasuk salah satunya supir angkot yang memprotes kebijakan tarif gratis BISKITA.
“Justru ruang terbuka untuk diskusi apa-apa saja yang bisa kita lakukan dan apa-apa saja yang perlu kita benahi. Dan apa-apa saja yang perlu kita diskusikan bersama,” kata dia, merespon unjuk rasa penolakan tarif gratis BISKITA.
Perlu diketahui, kebijakan tarif gratis BISKITA menuai protes dari sejumlah supir angkot. Rabu (2/10/2024) mereka mendatangi DPRD Kota Bekasi memprotes kebijakan tersebut.
Para supir angkot berasal dari pengemudi angkot K-11 dan K-25 yang jalurnya sama-masa dilalui BISKITA. Mereka mengeluh, pendapatannya menjadi berkurang lantaran masyarakat banyak yang beralih menggunakan BISKITA karena gratis.
“Katanya gratis enam bulan, tapi ini sudah delapan bulan. Mau sampai kapan gratis ini diberlakukan, kasihan kami para supir angkot,” ujar Bryan May, salah seorang perwakilan supir angkot.
