Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi menilai pengurusan perizinan usaha di daerah setempat masih berbelit-belit sehingga pengusaha harus mengeluarkan banyak biaya karena prosesnya lama.
Wakil Ketua Apindo Kabupaten Bekasi Darwoto mengatakan, banyak oknum pegawai yang belum sepenuh hati melayani dan menyambut investasi. Padahal, Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.
Apindo berharap paket kebijakan ekonomi jilid II yang dikeluarkan pemerintahn Presiden Jokowi bisa diimplementasikan sampai tingkat daerah. Paket kebijakan tersebut fokus mengawal investasi agar masuk ke Indonesia, salah satunya dengan mempermudah pengusaha dan memangkas proses perizinan yang lamban.
“Kita tunggu implementasinya di level pemerintah daerah. Kini, sudah ada komitmen dari pemerintah pusat juga harus diikuti komitmen dari pemerintah daerah. Misalnya, satu hari mengurus perizinan dapat selesai,” kata Darwoto.
“Namun yang dirasakan di lapangan, ada oknum-oknum yang tidak sepenuh hati melakukan komitmen yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ke depan, kita perbaiki dan lakukan revolusi mental oknum tersebut,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah pusat akan menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk memperpendek proses pembuatan izin usaha.
“Semua ini untuk memberi sinyal positif kepada masyarakat dan negara tetangga bahwa Indonesia bersahabat dengan siapapun yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia,” kata Pramono. (Res)