Pendapatan Supir Angkot di Bekasi Turun, DPRD Upayakan Solusi

DPRD Kota Bekasi tegaskan akan mengupayakan solusi bagi para supir angkot yang pendapatannya turun imbas kebijakan gratis tarif BISKITA. Solusi tersebut diharapkan bisa menjadi jalan keluar yang bisa menguntungkan semua pihak.

“Soal tarif BISKITA nanti kita akan hitung berapa tarif seharusnya. Intinya tidak memberatkan serta menjadi solusi terbaik bagi semua pihak,” kata Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, Faisal, saat diwawancarai wartawan, Rabu (2/10/2024).

Menurutnya, keluhan para supir angkot akan ditindaklanjuti DPRD Kota Bekasi dengan melakukan pembahasan intensif. Baik dengan perwakilan para supir angkot maupun Pemkot Bekasi dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi.

“Sementara ini keluhan para supir angkot baru kita tampung. Selanjutnya akan kita tindaklanjuti untuk mencari solusi dan jalan keluar terbaik” kata dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi menegaskan solusi bagi supir angkot merupakan hal mendesak. Sebab ini menyangkut keberlangsungan hidup supir angkot yang juga warga Kota Bekasi.

“Harus segera ditetapkan besaran tarif untuk BISKITA. Sebab kalau tidak angkot bisa makin tergerus karena masyarakat memilih BISKITA yang gratis,” kata dia.

Sekadar informasi, Rabu (2/10/2024) para supir angkot menggelar unjuk rasa di DPRD Kota Bekasi. Mereka mempertanyakan kebijakan gratis tarif transportasi massal BISKITA.

Bagi para supir angkot terutama K-11 dan K-25 yang jalurnya dilalui BISKITA mengaku dirugikan dengan kebijakan, tersebut. Bahkan pendapatan mereka sebagai supir mengalami penurunan drastis.

“Biasanya penghasilan 120 ribu per hari, sekarang cuma 40 ribu. Sangat jauh, kita prihatin sama mereka bagaimana bisa biayai anak sekolah,” kata Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bekasi, Indra Hermawan.

Dengan fakta tersebut, ia mendorong agar Pemkot Bekasi mengevaluasi keberlangsungan BISKITA. Dan lebih memperhatikan nasib supir angkot.

“Program BISKITA kami kira perlu dievaluasi. Sekarang saya kira pemerintah lebih baik memperhatikan para supir dan pengusaha angkot,” ujarnya.

Tinggalkan komentar