Anggota Komisi C DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied meminta Pemkot Bekasi tidak terburu-buru mengambil langkah soal pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi.
Menurutnya, kendati Pemkot Bekasi sudah sepakat mengakhiri perjanjian kerja sama dengan Pemkab Bekasi terkait kepemilikan dan pengelolaan PDAM Tirta Bhagasasi, bukan berarti proses pemisahan bisa terjadi begitu saja.
Butuh kajian mendalam sebelum pemisahan benar-benar terjadi. Disamping itu, Pemkot Bekasi juga wajib mengedepankan prosedur pemisahan aset secara baik dan benar agar tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Salah satunya dengan melibatkan DPRD dalam proses pemisahan aset.
“Jangan buru-buru, kaji dulu secara matang dari berbagai aspek. Terutama berkaitan dengan tata aturan yang berlaku, contohnya dengan melibatkan DPRD dalam proses tersebut. Karena bagaimanapun proses pemisahan aset membutuhkan persetujuan DPRD. Sementara yang kita lihat saat ini terkesan asal-asalan,” ujarnya, Selasa (23/2).
Dalam proses pemisahan aset, ia meinta Pemkot Bekasi mempertimbangkan masyarakat Kota Bekasi, terutama mereka yang selama ini menjadi pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi. Jangan sampai, pemisahan aset nantinya justru merugikan masyarakat.
Sebelum berpisah, Pemkot Bekasi sudah harus siap dalam segala hal. Sehingga masyarakat nantinya tidak akan menjadi korban pemisahan aset.
“Pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi itu banyak sekali di Kota Bekasi. Jangan sampai ketika pemisahan itu terjadi, mereka tidak mendapatkan pelayanan maksimal. Ini yang patut kita khawatirkan,” tandansya.
Disamping itu, pria yang akrab disapa Muin itu berpendapat, bahwa pemisahan aset bukan satu-satunya jalan bagi Pemkot Bekasi memperbaiki kwalitas layanan dan mandiri dari segi pengelolaan air bersih.
“Berpisah bukan jaminan pelayanan bagus dan juga mandiri. Sekarang kalau mau bagus dan mandiri, tinggal sejauh mana komitmen Pemkot Bekasi dengan Pemkab Bekasi sesama pemegang saham. Kalau pemegang saham semuanya komit, saya rasa tidak akan ada persoalan,” pungkasnya.(Ical)
