Ketua Golkar Kota Bekasi Ade Puspitasari Bukan Nofel Saleh Hilabi

Ketua DPD Golkar Jawa Barat TB Ace Hasan Syadzily tegaskan Ketua Golkar Kota Bekasi adalah Ade Puspitasari.

Menurutnya, Ade berhak menyandang jabatan ketua Golkar sebab dipilih melalui mekanisme yang sah yaitu Musyawarah Daerah (Musda) ke-V pada 2021 silam dan mendapat dukungan penuh akar rumput.

Sesuai AD/ART partai Golkar, Ade berhak atas Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi dari Golkar Jabar bernomor SKEP-75/GOLKAR/XI/2021 atas pertimbangan mendominasi perolehan suara pendukung.

“Saya tegaskan bahwa Ketua DDP Partai Golkar Kota Bekasi yang sah, tetap Ibu Ade Puspitasari,” tegasnya, saat menghadiri kegiatan Rakerda Golkar Kota Bekasi, Sabtu (23/7/2022).

Dengan pernyataan tersebut, Ace seolah ingin menegaskan bahwa hanya ada satu kepengurusan Golkar, yaitu Golkar di bawah komando Ade Puspitasari. Sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim sebagai Ketua Golkar Kota Bekasi seperti yang dilakukan oleh Nofel Saleh Hilabi.

Memang sejak Musda Golkar Kota Bekasi ke-V memunculkan nama Ade sebagai ketua terpilih secara aklamasi, Nofel juga ikut mengklaim sebagai Ketua Golkar Kota Bekasi.

Klaim Nofel tak main-main, mulai dari memasang spanduk hingga sejumlah pernyataan di sejumlah media massa mengatasnamakan diri sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi

Nofel juga rajin membangun komunikasi politik dengan ketua-ketua partai di Kota Bekasi

Bahkan belum lama ini, pada acara Rakerda PAN Kota Bekasi, pihak panitia acara menghadirkan Nofel dan Ade Puspitasari sekaligus dalam momen tersebut dan sempat menimbulkan sedikit ketegangan.

“Jika ada pihak yang mengaku sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi atau ada pihak yang mengaku sebagai pengurus, justru kami mempertanyakan SK-nya dikeluarkan siapa. Dalam organisasi harus ada yang mengeluarkan SK-nya dan Musdanya,” kata Ace.

Nofel juga tidak sungkan untuk menggugat Ade Puspitasari CS ke Mahkamah Partai Golkar dan Pengadilan Negeri Bekasi.

Terkait hal itu, Ace menanggapinya dengan santai. “Selama ini, Golkar belum melakukan persidangan apapun terkait Kota Bekasi. Sehingga semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada,” katanya.

Sementara itu menanggapi polemik Golkar Kota Bekasi, Pengamat Kebijakan Publik dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Hamludin mengatakan, agar Ade Puspitsari dihormati sebagai pihak yang telah memperoleh legalitas sebagai ketua DPD Golkar Kota Bekasi. Apalagi keluarnya nama Ade sebagai ketua merupakan keputusan final partai berlambang beringin tersebut.

“Jika internal partai terus ribut karena berebut jabatan, akan merusak mesin politik partai itu sendiri,” ujar Hamluddin.

Ia juga mengingatkan, konflik Golkar Kota Bekasi jika dibiarkan berlarut hanya akan menimbulkan kerugian bagi partai karena bisa menggangu agenda politik 2024.

Hal yang sangat disayangkan kata dia, mengingat Golkar memiiki peran penting dalam perpolitikan Kota Bekasi. Faktanya, dalam setiap penyelenggaraan Pilkada Kota Bekasi, Golkar bersama koalisinya selalu mampu tampil menjadi pemenang.

“Siapa yang rugi? Ya seluruh kader yang bernaung di bawah Partai Beringin” katanya.

Hamluddin justru memberi saran kepada Nofe CS agar tidak perlu melangkah terlalu jauh dengan menggalang kekuatan tandingan. Hal itu justru akan merugikan dirinya sendiri dan simpatisannya.

“Legalitas jelas tidak ada sementara di lain sisi bisa dipersoalkan karena dinilai membangkak atau tidak taat keputusan partai dalam hal ini DPD Golkar Jawa Barat dan DPP Golkar,” pungkasnya.(*)