Kaleidoskop Klik Bekasi November 2015,: Bantar Gebang Kian Panas, Dugaan Malpraktik Balita Falya, Korupsi Proyek Banjir

Kisruh soal Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang kian panas di bulan November 2015.

DKI Jakarta berencana melakukan pemutusan kontrak kerjasama yang sudah terjalin lama dengan pihak pengelola TPST Bantar Gebang dalam hal ini PT Godang Tua Jaya pada 2016.

(Baca: Fix, Mulai 2016 PT Godang Tua Jaya Tidak Kelola TPST Bantar Gebang)

Tak mau begitu saja kehilangan sumber penghasil utamanya. Pihak PT Godang Tua Jaya kemudian menyewa pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum mereka.

(Baca: Tak Mau ‘Out’ dari TPST Bantar Gebang, PT Godang Tua Gandeng Yusril)

Selain soal pemutusan kontrak, indikasi praktik korupsi dalam pengelolan TPST Bantar Gebang juga kian mengemuka ke permukaan. Salah satunya mengenai persoalan uang kompensasi bau.

(Baca: Uang Kompensasi TPST Bantar Gebang Dikorupsi, Ini Hitungannya)

Penegak hukumpun diminta untuk bisa mengusut tuntas dugaan korupsi di TPST Bantar Gebang.

(Baca: Tiga Level Korupsi TPST Bantar Gebang yang Harus Dibongkar)

Nama Rekson Sitorus selaku bos PT Godang Tua Jaya juga kian menjadi sorotan publik. Apalagi ia dan keluarganya memiliki dinasti bisnis.

(Baca: Bisnis Sampah Dinasti Rekson Sitorus di DKI Jakarta)

Belum lagi dengan terungkapnya menantu Rekson Sitorus, yang ternyata merupakan anggota DPRD Kota Bekasi

(Baca: Selain Anggota DPRD, Menantu Rekson Sitorus Jabat Komisaris PT Godang Tua Jaya)

Rekson juga dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan para pentolan partai di Kota Bekasi.

(Baca: Di Kota Bekasi, Rekson Sitorus Semacam Robin Hood)

Belang PT Godang Tua Jaya juga makin kentara dengan munculnya putusan Mahkamah Agung soal kasus penimbunan solar PT Godang Tua Jaya.

(Baca: Terbongkar! Petinggi PT Godang Tua Jaya Sudah Divonis Penjara)

Aksi DPRD Kota Bekasi yang seakan memihak kepada PT Godang Tua Jaya juga kian kentara.

(Baca: Ngotot Salahkan Ahok, DPRD Bekasi Sembunyikan Kesalahan PT Godang Tua Jaya)

Kisruh Bantar Gebang juga ikut menyeret nama Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai. Ia disebut-sebut menjadi aktor intelektual di balik kisruh tersebut.

(Baca: Terungkap, Ketua DPRD Bekasi ‘Dalang’ di Balik Kisruh Bantar Gebang)

Konflik Bantar Gebang juga merembet ke daerah tetangga. Dimana truk-truk DKI dilarang melintas melalui jalur Cilengsi, Kabupaten Bogor.

(Baca: Setelah DPRD Bekasi, Giliran Ormas Hadang Truk Sampah DKI Jakarta)

Konflik ini juga menyita perhatian orang nomor satu di Indonesia dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Ia meminta agar konflik yang ada tidak berlarut-larut.

(Baca: Kisruh TPST Bantar Gebang, Ini Perintah Jokowi)

Nama salah satu orang terkaya di Indonesia juga muncul dan kisruh Bantar Gebang. Meski yang bersangkutan tidak ikut terlibat dalam persoalan tersebut.

(Baca: Ada Orang Terkaya Indonesia di Balik TPST Bantar Gebang)

November juga diwarnai dengan kasus dugaan malpraktik oleh salah satu rumah sakit swasta di Kota Bekasi yang menyebabkan balita bernama Falya meninggal dunia.

(Baca: RS Awal Bros Bekasi Diduga Malpraktik, Balita Tewas Usai Disuntik)

Kasus ini menyedot perhatian penegak hukum, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Polda bahkan sampai melakukan pembongkaran makam Falya untuk kepentingan penyelidikan.

(Baca: Makam Balita Falya Korban Malpraktik RS Awal Bros Bekasi Dibongkar)

Tidak hanya itu, Polda Metro Jaya juga melakukan penggeledahan RS Awal Bros Bekasi.

(Baca: Ungkap Malpraktik Falya, Polisi Sudah Geledah RS Awal Bros Bekasi)

Bulan November juga diwarnai dengan kabar adanya dugaan praktik korupsi proyak banjir di Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi. Berdasarkan hasil audit BPK tahun 2014, terungkap sejumlah fakta mencengangkan yang mengindikasikan ada dugaan tindak pidana korupsi.

(Baca: Proyek Banjir Dikorupsi, Wali Kota Bekasi Jangan Tutup Mata)

Sejumlah bukti-bukti juga dipaparkan secara jelas dan gamblang dalam audit BPK.

(Baca: 7 Bukti Persekongkolan Jahat ‘Proyek Banjir’ Kota Bekasi)

Cerita soal adanya manipulasi lelang yang selama ini jadi gosip terlihat begitu nampak dalam temuan BPK.

(Baca: Terungkap, Dinas Bimarta Kota Bekasi Monopoli Lelang Proyek)

Soal proyek banjir, ada nama dua orang penting yang ikut disebut-sebut dalam hasil audit BPK.

(Baca: 2 Orang Penting di Balik Permainan ‘Proyek Banjir’ Kota Bekasi)

Dari dunia industri, penolakan terhadap PP Nomor 78 Tahun 2015 juga cukup menyita perhatian publik.

(Baca: Tolak PP 78 2015, Ribuan Buruh Bekasi Jalan Kaki ke Jakarta)

Bahkan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang berpihak terhadap kaum buruh sempat diamankan petugas.

(Baca: Anggota Dewan Bekasi Pro Buruh Ditangkap Polisi saat Orasi)

Di dunia kriminal, bulan November diwarnai dengan aksi pembunuhan terhadap buruh perempuan bernama Rina.

(Baca: Terungkap, Jatmiko Bunuh Rina karena Cintanya Ditolak)

Serta tertangkapnya sindikat penjual narkoba oleh pihak kepolisian setempat.

(Baca: Ekstasi dan Sabu Senilai 1 Miliar di Cikarang Gagal Beredar)

 

(Redaksi)

Tinggalkan komentar