Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD Kota Bekasi tahun 2014 memunculkan sejumlah catatan yang menjurus pada permasalahan hukum dalam hal ini indikasi tindak pidana korupsi.
Salah satu temuan yang cukup mencengangkan yakni berkaitan dengan pendapatan daerah dari sektor pajak.
(Baca: Dear KPK, Tolong Telusuri Dugaan Korupsi Pajak di Kota Bekasi!)
Ada dugaan, pendapatan Kota Bekasi dari beberapa jenis pajak menguap alias dikorupsi.
(Baca: Pajak Hotel dan Resrtoran di Bekasi Bermasalah, Miliaran Rupiah Menguap)
Tensi politik juga meningkat sepanjang Juli 2015, wacana interpelasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) Online yang diusung beberapa kekuatan partai politik di DPRD Kota Bekasi kian menguat.
(Baca: Anggota DPRD Kota Bekasi Pastikan Interpelasi Jalan Terus)
Namun upaya interpelasi bukan tanpa hambatan. Beberapa kalangan di lingkungan pendidikan dan masyarakat jusrtu menolak adanya keinginan anggota dewan. Demonstrasi menolak interpelasipun tak bisa dihindari.
(Baca: Perwakilan Sekolah Swasta Demo DPRD Kota Bekasi)
Sementara itu di Kabupaten Bekasi, kemarau panjang menjadi momok bagi masyarakat. Tercatat ada beberapa desa yang kesulitan air alias kekeringan akibat kemarau panjang.
(Baca: Tiga Desa di Cibarusah Bekasi Kekeringan, Warga Konsumsi Air Kali)
(Redaksi)