Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan penolakannya terhadap usulan bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD dalam pembahasan RUU Pilkada. Jokowi meyakini bahwa kepala daerah hasil pemilihan DPRD akan lebih korup dibanding saat ini.
“Saya pastikan, kalau yang milih Dewan, (kepala daerah) akan lebih korup,” ujar Jokowi di kawasan Rusun Marunda, Jakarta Utara, Kamis (25/9/2014).
Jokowi mengatakan, jika dipilih melalui DPRD, kepala daerah tidak memiliki keterikatan batin dengan rakyatnya. Kepala daerah seakan-akan tak memiliki tanggung jawab moral terhadap rakyat.
Sebaliknya, Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, kepala daerah malah akan merasa bertanggung jawab secara moral kepada DPRD. Kondisi inilah yang rentan terhadap praktik korupsi.
“Selanjutnya, rakyat punya kedaulatan jika melalui pilkada langsung. Dengan begitu, apa yang mereka kehendaki, ya dialah yang menjadi pemimpin,” ucap politisi PDI Perjuangan itu.
Meski tidak setuju, Jokowi menyerahkan sepenuhnya pembahasan dan pengesahan RUU Pilkada tersebut kepada DPR bersama pemerintah. Hari ini, DPR akan mengambil keputusan terkait RUU Pilkada.
Rapat paripurna akan menjadi penentu mekanisme pemilihan kepala daerah, apakah langsung oleh rakyat atau oleh DPRD. Hingga rapat kerja kemarin, masih terlalu banyak perbedaan sikap di antara fraksi-fraksi di Komisi II DPR mengenai RUU Pilkada.
sumber: kompas.com