Forkabi Bekasi Dukung Langkah Dewan Interpelasi PPDB Online

Bak gayung bersambut, dorongan hak bertanya (interpelasi) terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online yang diserukan anggota DPRD Kota Bekasi mendapat dukungan dari elemen masyarakat di Kota Bekasi. Salah satunya datang dari Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Kota Bekasi.

Ketua DPD Forkabi Kota Bekasi, Marzuki kepada wartawan mengatakan, mendukung penuh langkah yang diambil oleh para politisi Kalimalang (Sebutan untuk anggota DPRD Kota Bekasi).

Dukungan Forkabi kata dia, bukan tanpa sebab. Mereka mendukung lantaran sepemahaman dengan para penggagas interepelasi bahwa proses PPDB Online yang diselenggarakan oleh Pemkot Bekasi melalui Dinas Pendidikan banyak mengandung kekurangan.

“Kami dukung anggota dewan kalau memang tujuan interpelasi itu untuk membela kepentingan masyarakat. Ini saatnya anggota dewan membuktikan diri bahwa mereka itu wakil rakyat,” ujarnya, melalui sambungan telponnya, Jumat (10/7).

Salah satu hal yang paling dikiritisi oleh Forkabi yaitu berkaitan dengan keberadaan jalur zonasi atau jalur lokal dengan kuota 10 persen bagi siswa yang berdomisili dekat dengan sekolah tujuan.

Menurutnya, jalur zonasi tersebut tidak tepat dengan sasaran. Sebabnya, fakta di lapangan, banyak siswa yang tidak bisa diterima di jalur tersebut padahal berdomisili di dekat dengan sekolah tujuan.

Hal ini misalnya terjadi di SMP Negeri 17 Kota Bekasi yang terletak di Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi.

“Warga sekitar yang rumahnya dekat dengan sekolah tidak ada yang diterima. Justru mereka yang tinggalnya jauh dari sekolah banyak diterima. Kami sebagai warga sangat kecewa. Kami menilai sistem ini abal-abal,” kata dia, kecewa.

Padahal semestinya, siswa yang tinggalnya dekat dengan sekolah menjadi prioritas dan diterima tanpa melihat pasing grade.

“Akses jalan ke sekolah itu tanahnya dari siapa, itu tanah warga sekitar yang sukarela menyumbangkan buat sekolah. Sekarang anak mereka justru tidak bisa sekolah di sekolah tersebut, bagi saya ini ironis,” kata dia.

Dia mengaku khawatir, kalau emosi masyarakat tidak terkendali akibat persoalan anak sekolah.

“Sudah ada warga yang ngamuk dengan menendang gerbang sekolah. Tapi kami coba redam dan kasih pengertian warga. Tapi sampai kapan harus begini terus, warga tentu butuh solusi dari Pemerintah Kota Bekasi,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi, Irman Firmansyah mengatakan, bahwa sistem zonasi dengan menggunakan pasing grade sebagai salah satu patokan dirasa tidak tepat.

“Harusnya gak perlu pasing grade. Selama siswa tersebut warga sekitar sekolah ya sudah akomodir tanpa melihat nilai. Kalau begini namanya diskriminatif,” kata dia.

Ia juga mengatakan, bahwa apa yang dikeluhkan oleh Forkabi hanya sebagian kecil dari persoalan yang mengemuka dalam proses PPDB Online tahun ini.

“Masih banyak sekali temuan yang ada dan terus kami inventarisir. Lewat interpelasi diharapkan segala persoalan bisa terbuka secara terang benderang,” tandasnya. (Ical)