Dukung Pilkada Langsung, 35 Lembaga Demo di Gedung DPR

Mendekati sidang Paripurna RUU Pilkada yang rencananya digelar pada besok, Kamis (25/9/2014), sebanyak 35 lembaga serta organisasi yang diberi nama Koalisi Kawal RUU Pilkada melakukan orasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2014).

Dalam orasinya, mereka menyatakan sikap tegas menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Seperti diktetahui, pemilihan tak langsung melalui DPRD diajukan sebagian besar fraksi di DPR khususnya partai yang tergabung koalisi Merah Putih.

Dalam orasinya, Koalisi Kawal RUU Pilkada menyatakan 12 sikap, yakni:

1. Rakyat adalah pihak yang mempunyai kedaulatan tertinggi di Republik ini, maka sudah seharusnya mereka menentukan pemimpinnya sendiri.

2. Pilkada secara langsung akan membuat kepala daerah terpilih bertanggung jawab langsung kepada rakyat dan mempunyai legitimasi yang kuat sebagai pemimpin dan pelaksana otonomi daerah.

3. Pemimpin yang dipilih rakyat akan lebih mudah ditagih janji kampanyenya untuk segera dilaksanakan, serta proses pilkada secara langsung akan melahirkan pemimpin yang pro demokrasi dan independen.

4. Pilkada saat ini sudah berjalan dengan baik, hanya tinggal menata sistem agar proses pilkada berlangsung jauh lebih baik.

5. Anggota DPR semestinya fokus membahas perbaikan pilkada langsung untuk meningkatkan kualitas penyelenggaranya, bukan mengembalikan ke DPRD.

6. Pilkada secara serentak adalah solusi yang dapat dikedepankan dalam memperbaiki pelaksanaan pilkada.

7. Harus ada pemberian sanksi tegas terhadap parpol dan calon dalam proses pencalonan, jika terdapat praktik politik uang dan jual beli dukungan.

8. Pilkada oleh DPRD adalah pilihan politik terburuk yang dilakukan DPR, ditengah kebobrokan sistem kepartaian di Indonesia, khususnya rekruitmen dan kederisasi politik.

9. Dari catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 45 orang anggota DPRD terpilih pada pemilu 2014 terjerat kasus korupsi. Ini bukti sahih, bahwa lembaga ini sangat tidak cakap untik diberi kepercayaaan untuj memilih kepala daerah.

10. Elit partai politik harus sadar, bahwa yang melakukan praktik politik uang adalah elit, jangan rakyat menjadi korban dari perilaku buruk elit parpol.

11. DPR harus membuka dan belajar lagi, bahwa mayoritas atau lebih dari 90 persen pelaksanaan kepada daerah berjalan dengan lancar dan damai.

12. Pilkada secara langsung akan lebih menjamin proses pembangunan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

35 lembaga yang menyampaikan aspirasinya langsung di depan Gedung DPR antara lain yaitu Perhimpunan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (Perludem), Indonesia Corruption Watch (ICW), Puskapol UI, Rumah Kebangsaan, Solidaritas Perempuan, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), dan KontraS. (metrotvnews.com)