Tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) pada APBD Kota Bekasi tahun 2014 yang nilainya mencapai Rp 700 miliar lebih mendapat kritik dari Komisi C DPRD Kota Bekasi.
Menurut anggota Komisi C DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied tingginya silpa menunjukan pengelolaan anggaran oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bekasi buruk.
“Ini tanda buruknya pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh masing-masing SKPD,” ujar politisi PAN tersebut.
Pria yang akrab disapa Muin itu mengaku menyayangkan kejadian itu. Sebabnya masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan dalam hal tersebut.
“Rakyat yang rugi, yang semestinya menikmati pembangunan justru tidak menikmati karena program tidak terserap,” kata dia.
Dirinya berharap, hal semacam ini tidak terulang di masa yang akan datang. Ia berharap Pemkot Bekasi jauh lebih siap dalam hal pengelolaan anggaran daerah.
“Saya beraharap tahun 2015 ini tidak terulang hal semacam ini. Karenanya kami di dewan juga akan ikut melakukan pengawasan secara ketat,” pungkasnya.(Ical)