Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi, Solihin mendesak Pemkot Bekasi untuk segera membubarkan Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) Mitra Patriot.
Menurut politisi PPP itu, desakan tersebut dikarenakan sejak berdiri, Mitra Patriot dinilai tidak bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat Kota Bekasi.
Sejauh ini kata dia, tidak ada kontribusi dari BUMD tersebut berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan kata dia, setiap tahunnya Pemkot Bekasi harus mengucurkan uang yang tidak sedikit untuk membayar karyawan perusahaan plat merah milik Pemkot Bekasi itu.
“BUMD dibentuk untuk memberikan keuntungan dan memberikan pelayanan masyarakat. Tapi ini BUMD ada cuma habis-habiskan uang untuk gaji karyawan saja. Kalau begini terus mending dibubarkan saja,” kata dia, Selasa (30/6).
Desakan untuk pembubaran BUMD kata dia, akan menjadi salah satu poin rekomendasi atas tanggapan DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD Kota Bekasi tahun 2014 yang saat ini tengah dalam pembahasan DPRD Kota Bekasi.
“Akan kami masukan dalam poin rekomendasi badan anggaran atas LHP BPK yang saat ini tengah kami bahaas. Karena berdasarkan LHP BPK BUMD Mitra Patriot dinyatakan tidak memiliki kontribusi dan bahkan cenderung menghabiskan kas daerah,” tandasnya.
Sedikit informasi, LHP BPK memuat beberapa temuan sepanjang penyelenggaraan APBD pada tahun 2014, salah satunya berkaitan dengan perjalanan dinas fiktif hingga dana Posyandu sebesar Rp17 miliar yang dinilai bermasalah. (Ical)
