Buku tematik kurikulum 2013 yang sampai saat belum banyak dimiliki oleh siswa sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA lantaran adanya keterlambatan distribusi ternyata justru marak di pasaran dan dijual bebas. Kuat dugaan ada permainan di balik maraknya peredaran buku-buku tersebut. Demikian disampaikan Direktur Bekasi Parlaiamentary Center (BPC), Didit Susilo.
Menurut Didit, permainan tersebut melibatkan beberapa pihak antaralain penerbit, oknum pihak sekolah dan toko buku. Hal ini dilakukan agar ketiga pihak tersebut dapat meraih keuntungan dari penjualan buku yang semestinya gratis tersebut karena sudah dibiayai oleh anggaran negara melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Sesuai aturan buku tersebut dijanjikan dibagi gratis. Namun pada praktiknya ada keterlambatan distribusi sehingga memaksa anak-anak mesti membeli buku di luar yang ternyata marak keberadaanya di toko-toko buku. Ada dugaan penerbit menggandakan secara ilegal untuk ditebar ke sejumlah toko buku dan memaksa oknum sekolah bekerjasama secara terselubung,” ujar Didit Susilo.
Dalam hal ini, ia mendesak Dinas Pendidikan dan Kemendikbud untuk tidak tutup mata. Selain ada dugaan keterlibatan orang dalam di institusi pendidikan. Hal ini juga berpoetnsi mengarah ke tindak pidana korupsi.
“Buku itu sudah dianggarkan tapi prakteknya orangtua beli buku di luar. Nah dengan begitu anggaran yang ada tidak terpakai. Yang tidak terpakai ini bisa saja dilaporkan terpakai, padahal dimakan oknum,” kata dia.
Bukan hanya itu, ia juga meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi tidak tutup mata dan menjelaskan secara transparan kepada publik. Melakukan evaluasi, monitoring dan menindak tegas oknum yang bermain dengan maraknya penjualan buku BOS.
“Bukankah untuk buku-buku paket itu seharusnya sudah harus ada dari dana BOS? Kenapa harus membeli juga? Modus-modus seperti ini seharusnya segera dihentikan. Dinas Pendidikan harus menyikapi ini dan bertindak tegas,” kecam Didit.
Realitas di lapangan memang distribusi buku BOS kurikulum 2013 terhambat, meski tahun ajaran baru sudah berlangsung sejak 6 Agustus lalu. Seperti distribusi buku BOS tematik di SDN di Bekasi Utara, baru datang itupun buku tema (tematik) I sementara pembelajaran sudah sampai buku tema III. Orang tua murid harus membeli buku di toko buku Pdn, Pasar Wisma Asri dengan rata-rata harga per buku Rp. 20.000. Hal itu diketahui saat sosialisasi kurikum 2013 orangtua murid dengan pihak sekolah.
“Dinas Pendidikan Kota Bekasi harus bisa menjawab jangan hanya berkelit terus hingga menciderai program Bekasi Maju berbasis sekolah bebas biaya tapi tetap bayar. Itu namanya pemalakan terselubung melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2008 bahwa pihak sekolah dilarang menjual buku paket dan lembar kerja siswa (LKS),” jelas Didit.
Dalam tahun anggaran 2014, gelontoran dana BOS pusat dan BOS provinsi untuk SD/SMP/SMA/SMK sebesar Rp. 317 milyar lebih. Dana tersebut masih ditambah BOSDA dari APBD Kota Bekasi untuk biaya operasional sekolah dan membeli buku BOS kurikulum 2013. Para guru di sekolah sebelumnya sudah diberikan kepingan compact disk (CD) yang jika diprint-out berisi buku-buku Kurikulum 2013 untuk mengantisipasi distribusi terlambat. Para guru juga telah diberikan pelatihan Kurikulum 2013 sejak tahun lalu oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). (Ical)
