Rezim Jokowi-JK menginginkan adanya penghematan terhadap anggaran negara, entah itu di tingkat pusat maupun daerah. Namun nampaknya, intruksi tersebut tidak lantas dijalakan dengan baik. Ambil contoh saja yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi.
Di tengah himbauan berhemat, pada tahun 2015 ini Pemkot Bekasi justru mengucurkan anggaran pengadaan mobil Patroli Wali Kota (Patwal) dan Patroli Pengamananan yang angkanya mencapai Rp 1.039.364.800 (satu miliar lebih) seperti yang tertera dalam buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun 2015.
Pertanyaannya, perlukah pengadaan mobil tersebut? Bila ditinjau dari skala prioritas tentu saja pengadaan mobil partorli untuk orang nomor satu di Bekasi itu nampaknya belum perlu. Sebabnya sejauh ini tidak terlihat ada persoalan dengan mobil patroli milik Wali Kota. Belum pernah tersiar kabar mobil partoli milik Wali Kota rusak atau mogok di tengah jalan. Artinya, mobil yang bersangkutan masih layak untuk digunakan.
Disamping itu, rasanya kurang pas jika Kepala Daerah harus senantiasa dikawal mobil patroli saat menjalankan tugasnya. contohlah Presiden Jokowi, saat menjabat sebagai Wali Kota Solo, ia nyaris tidak pernah pergi dengan dikawal mobil partoli pengaman.
Semestinya, Rahmat Effendi selaku Wali Kota Bekasi juga mencontoh hal serupa. Membiasakan diri berpergian tanpa perlu mendapat pengawalan mobil patroli. Setidaknya dengan melakukan hal seperti itu, ia bisa mengetahui kondisi riil jalanan di Kota Bekasi yang senantiasa macet. Apa jangan-jangan Wali Kota selama ini tidak pernah merasakan kemacetan kotanya karena selalu berpergian dengan dikawal mobil patroli.
Pendapatan anda ?
Oleh ; Redaksi
