Menahkodai Parlemen Kalimalang, nama lain DPRD Kota Bekasi bukanlah perkara mudah bagi seorang politisi. Tugas berat yang kini diemban Chairoman J Putro sejak dilantik pada 1 Oktober 2019 silam.
Chairoman sendiri tidak menafikan beratnya menjadi Ketua DPRD. Pengalamannya sebagai anggota dewan selama dua periode ke belakang membuat ia tau persis susahnya memimpin lembaga itu.
Menurutnya, hal terberat menjadi Ketua DPRD yakni menjaga keaslian perjuangan DPRD sebagai representasi masyarakat.
“Suara kita, sikap kita haruslah merepresentasikan masyarakat. Bagi saya itu tantangan terberat,” kata dia.
Chairoman J Putro saat menerima audiensi masyarakatWajar saja, di DPRD terdapat banyak kepala, warna dan aneka kepentingan yang berseliweran. Oleh karena itu, Chairoman sebisa mungkin berupaya menyeimbangkan itu semua dengan menjaga ritme politik di lembaga yang ia pimpin.
“Karenanya saya harus bisa bijaksana, mengayomi semua pihak,” kata dia.
Chairoman juga menggarisbawahi, menjadi Ketua DPRD ia harus menjadikan lembaganya sesuai dengan sikap aslinya yakni oposisi.
Sehingga kata dia, hal yang mustahil bila DPRD menyuarakan kepentingan Pemerintah Daerah. Sekalipun dalam undang-undang otonomi daerah, DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah.
“Sikap asli DPRD itu oposisi. Kita dipilih rakyat bertugas untuk mengawasi pemerintah daerah yang memang kepala daerahnya juga dipilih rakyat. Jadi jangan berharap kita menyuarakan kepentingan pemerintah,” kata dia.
Chairoman saat hadir dalam acara Pisah Sambut Wakapolres Metro Bekasi KotaMeski begitu, sebagai Ketua DPRD, ia ingin agar DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemkot Bekasi bisa selalu bersinergi dalam membangun daerah.
“Harapannya tentu terjalin komunikasi dan kemitraan yang baik. Kita ingin harmonis antara DPRD dengan Pemkot Bekasi,” kata dia.
Kecelakaan politik
Meski kini menduduki posisi mentereng sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi, masuknya Chairoman kepanggung politik terbilang unik. Ia bahkan menyebutnya sebuah kecelakaan politik.
Semua bermula pada Pileg 2009, dimana PKS mencalonkannya sebagai calon anggota legislatif. Saat itu, PKS meminta Chairoman maju karena memiliki latar belakang profesional yakni sebagai seorang yang ahli di bidang teknik.
“Kebetulan PKS waktu itu mengusung tagline profesional.Nah saya diangap merepresntasikan tagline tersebut. PKS kemudian mencalonkan saya dan terpilih,” kata dia.
Chairoman lantas bercerita, perjalanan karirinya sebelum terjun di politik. Awalnya, Chairoman adalah seorang peneliti di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Lama jadi peneliti di lembaga milik negara, Chairoman lantas memilih keluar untuk bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jabotabek. Setelah tidak jadi PNS itulah ia gabung bersama PKS.
Chairoman lantas terpilih menjadi anggota dewan pada Pileg 2009 dan ditunjuk partai menjadi Ketau Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi. Tak lama berselang, PKS kemudian memberinya mandat menjadi Ketua DPD PKS Kota Bekasi periode 2010-2015.
Usai terpilih menjadi anggota dewan pada Pileg 2009, secara berturut-turut yakni Pieg 2014 dan 2019 Chairoman selalu berhasil lolos menjadi anggota Parlemen Kalimalang.
Tidak ada kiat khusus menurutnya, meski berhasil melenggang tiga kali menjadi anggota dewan.
“Masyarakat kita bukan tipe pemilih rasional. Mereka belum melihat kapasitas seseorang. Tapi masih melihat popularitas, tampang yang menarik hingga kesamaan suku dan agama. Itulah tantangan yang saya hadapi ,” kata dia.
Lama berkecimpung di politik, ia ingin demokrasi di Indonesia berubah dari demokrasi prosedural ke substansial.
Chairoman bersama IPSI Kota BekasiDan hal yang terpenting kata dia, bagaimana politik tetap mengedepankan moral dan etika.
“Politik ini kalau tidak digunakan dengan baik maka akan merusak. Jadi bagaimana politik itu masuk pada subtansi. Harus kita tata politik menjadi sesuatu yang konstruktif dan tetap menjadikan moral dan etika sebagai patokan,” tandasnya.
.
Kenyang pengalaman sebagai wakil rakyat, saat disinggung soal peluangnya untuk bisa ikut berkontestasi pada Pilkada di masa depan, Chairoman menjawab diplomatis.
“Setiap partai harusnya punya target untuk mengirimkan kader terbaiknya untuk menjabat di eksekutif. Idealnya harus jadi eksekutornya langsung. Ibarat masakan kita tidak bisa serahkan ke koki sepenuhnya,” tutup Chairoman.(Ical)
