Kisah Pilu Office Boy DPRD Kota Bekasi, Gaji Pas-pasan, tanpa Uang Makan dan Asuransi
Di balik megahnya gedung DPRD Kota Bekasi tempat para wakil rakyat bekerja membawa mandat rakyat ternyata ada kisah pilu tersimpan, ada jerit rakyat yang selama ini justru tidak terdengar oleh wakil rakyat itu sendiri.
Jerit itu datang dari Office Boy (OB) yang setiap hari bekerja di gedung yang terletak di Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Kota Bekasi.
Setiap hari mereka bersentuhan dengan para wakil rakyat, akan tetapi wakil rakyat tak pernah tau bahwa para OB mengalami kesusahan, bahkan bisa dibilang mendapati ketidakadilan.
Bayangkan dari total sekitar 20 OB yang bekerja di gedung DPRD Kota Bekasi, mereka setiap bulannya hanya mendapatkan gaji Rp800 ribu, tanpa uang makan dan juga asuransi kesehatan.
Padahal bisa dibilang kerja mereka cukup berat, harus berangkat pagi-pagi buta dan pulang saat petang ketika para wakil rakyat dan pegawai di gedung tersebut pulang.
“Pembantu rumah tangga saja dapat makan dari majikannya. Kita ini gak dapat makan, gajinya kecil gak dapat BPJS lagi. Tapi gimana lagi, dari pada gak kerja,” ujar salah seorang OB, yang namanya minta dirahasiakan.
Gaji sekecil itu, pada dasarnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Kota Bekasi. Untuk menutupi itu, para OB terpaksa nyambi, mulai dari menjadi kurir para pegawai, mencuci kendaraan hingga ngojek.
“Ya kadang ada yang nyuruh nyuci mobil, disuruh keluar beli ini dan itu, kadang juga ngojekin pegawai. Lumayanlah bisa buat nambah-nambah,” kata dia.
Para OB juga terkadang tepaksa mengumpulkan sisa-sisa makanan saat rapat untuk dimakan karena tidak ada uang untuk makan siang.
“Kan kadang ada nasi buat anggota dewan. Nah kalau yang gak dimakan ya udah kita ambil kita yang makan. Habis gak ada duit buat makan di kantin,” kata dia.
Menanggapi hal tersebut anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi, Syaherallayali mendorong pihak Sekretariat DPRD untuk memperhatikan kesejahteraan para OB yang merupakan tenaga kontrak.
Dia juga menyayangkan jasa pihak ketiga yang mempekerjakan para OB tanpa membekalinya dengan BPJS.
“Saya minta Sekwan mengevaluasi pihak ketiga yang tidak memberikan BPJS. Kemudian saya juga minta agar Sekwan memperhatikan kesejahteraan OB, salah satunya dengan menyediakan makan siang untuk mereka. Kasihan kerja mereka berat dan gaji mereka kecil,” kata anggota dewan yang belum genap satu tahun bekerja. (Ical)
