Tanda lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bodong diduga banyak beredar di Kota Bekasi.
Menurut Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi, Tahapan Bambang Sutopo mengatakan, pihaknya pernah menjumpai adanya bukti lunas PBB bodong di salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Bekasi Utara.
“Saya pernah menjumpai itu. Ada orang menyertakan bukti pembayaran PBB tapi bodong saat hendak mengurus izin di kantor Kelurahan,” ujarnya, Kamis (23/10).
Dia menduga, munculnya bukti pembayaran PBB bodong lantaran adanya ulah oknum pegawai pemerintah yang sengaja menerbitkannya dan diperjualbelikan kepada masyarakat yang hendak mengurus izin akan tetapi terkendala persoalan PBB yang belum lunas.
“Aturannya kan setiap warga yang mau mengurus izin harus menyertakan bukti lunas PBB. Nah warga yang tidak bisa melampirkan itu kemudian menggunakan bukti lunas PBB palsu yang dibuat oleh oknum orang dalam,” kata dia.
Atas temuan itu, ia mendesak Pemkot Bekasi dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bekasi melakukan investigasi dan mengambil langkah tegas.
“Kalau didiamkan Pemkot Bekasi rugi karena sudah pasti pendapatan dari sektor PBB bisa berkurang. Padahal pendapatan dari sektor PBB cukup signifikan nilainya mencapai Rp100 miliar lebih,” tandasnya.(Ical)