Pemkab Bekasi bakal menjamin proses perizinan di wilayahnya berjalan cepat, transparan dan bersih dari pungutan liar (pungli). Hal ini merupakan upaya Pemkab Bekasi dalam memastikan iklim investasi di Kabupaten Bekasi tetap terjaga.
“Jangan sampai investasi terhambat karena pelayanan yang lambat. Kita harus pastikan pelayanan perizinan benar-benar cepat dan zero pungli,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Ida Farida, Selasa (7/10/2025).
Ia juga mengatakan, perizinan di Kabupaten Bekasi bergantung penuh pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karenanya, ia menekankan pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan kerja.
“Disiplin pegawai menjadi penting untuk menciptakan pelayanan publik berkualitas. Khususnya di bidang perizinan,” katanya.
Bukan itu saja, ia juga menekankan pelayanan publik yang responsif. Sebab pelayanan publik sangat krusial untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Bekasi tetap terjaga.
Sementara itu, Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang menegaskan iklim investasi harus senantiasa dijaga. Apalagi saat ini Pemkab Bekasi dihadapkan pada tantangan fiskal dampak pemotongan anggaran transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,5 triliun.
Dengan tantangan fiskal, juga pihaknya akan mengoptimalkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya dengan menggali sumber-sumber potensi pendapatan yang bisa menaikan PAD Kabupaten Bekasi.
“Saya sudah menekankan kepada jajaran agar potensi dan sumber-sumber PAD bisa digali secara maksimal. Saya sudah koordinasikan langkah kedepannya bersama para perangkat daerah,” ujarnya.
