Anggota Komisi IX DPR RI, Nuroji mengingatkan agar pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak melakukan monopoli penyediaan bahan baku. Hal tersebut disampaikannya saat menggelar kegiatan sosialisasi program MBG di Kota Bekasi, Jumat, 10 April 2026.
Menurutnya, saat ini masih ditemukan oknum pemilik Dapur MBG yang melakukan monopoli dalam penyediaan bahan baku. Padahal hal ini tidak dibenarkan karena justru merugikan para pelaku usaha di sekitar lingkungan Dapur MBG berada.
“Tidak boleh Dapur MBG melakukan monopoli penyediaan bahan baku. Misalnya untuk pengadaan beras, sayur, telur seharusnya dibeli kepada supplier lokal terutama di sekitar dapur,” katanya.
Untuk mencegah praktik monopoli saat ini BGN telah mengeluarkan petunjuk teknis (Juknis). Yang isinya mewajibkan Dapur MBG mengambil bahan baku sedikitnya dari 15 suplier lokal berbeda.
“Dengan aturan ini kami berharap perekonomian sekitar bisa tumbuh. Bukan malah mati karena hadirnya program MBG,” katanya.
Dengan adanya juknis baru tersebut, ia juga mendorong agar pelaku UMKM bisa turut serta dalam program MBG. Salah satunya dengan mengambil peran sebagai supplier.
“UMKM kalau mereka mau bergabung bisa saja. Caranya mereka berhimpun bersama-sama lalu membuat badan usaha dan mendaftar sebagai supplier, masalahnya itu jarang dilakukan,” katanya.
Dirinya juga berharap keberadaan MBG bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah. Seperti yang diharapkan oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
“Tujuan MBG ini kan bukan saja soal pemenuhan gizi masyarakat saja. Tapi bagaimana MBG ini juga menumbuhkan dan menggerakkan ekonomi di akar rumput seperti harapan Presiden Prabowo,” ujarnya.
