Anggota Komisi IX DPR RI, Nuroji mendukung rencana pemerintah melakukan pemutihan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan. Hal tersebut disampaikan nya saat tengah berada di Kota Bekasi, Jumat (17/10/2025).
Menurutnya, pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan dianggap sebagai langkah positif. Terutama dalam kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini tengah lesu.
Ia mengatakan, jika kebijakan tersebut diberlakukan maka akan memberikan dampak positif. Salah satunya meringankan beban masyarakat yang selama ini memiliki tunggakan BPJS sehingga kepesertaannya tidak aktif.
“Memang soal ini belum dibahas di DPR, tapi saya rasa kebijakan ini bagus. Apalagi di tengah perekonomian yang saat ini dalam situasi sulit,” katanya, Kamis (16/10/2025).
Ia juga mengatakan, pemutihan tunggakan iuran membuat masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan. Apalagi bagi masyarakat yang dalam kondisi sakit namun kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif karena memiliki tunggakan iuran.
“Orang sakit tentu membutuhkan pengobatan. Jadi kalau mereka kepesertaan BPJSnya aktif tentunya akan bisa mendapatkan layanan kesehatan,” katanya.
Di samping mendukung pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan, ia juga mendorong adanya pembaharuan data kepesertaan BPJS. Terutama untuk masyarakat yang selama ini terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Datanya harus diperbaharui lagi untuk yang penerima PBI, yang dibiayai pemerintah. Karena jangan sampai orang yang dulunya tidak mampu, sekarang menjadi mampu masih terdaftar PBI,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah menargetkan pemutihan tunggakan BPJS bisa terealisasi November 2025. Dengan estimasi sebanyak 23 juta orang yang tunggakannya akan dihapuskan.
“Ada 23 juta orang yang tunggakannya akan dihapus. Target paling lama akhir bulan November lah pokoknya,” ujar, politisi yang populer dengan panggilan Cak Imin, tersebut, Kamis (16/10/2025).
