Undang-undang Pilkada sedang ramai dibicarakan oleh publik. Sebagian besar kepala daerah menolak pilkada tidak lewat DPR. Berikut kami cuplikan komentar-komentar mereka;
“Pilkada oleh DPRD memotong kedaulatan rakyat. Jika ada kekurangan, harus diperbaiki. Bukan malah balik lagi seperti dulu. Mundur namanya.” –Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo
“Dulu kenapa ada reformasi karena ada pilkada langsung dipilih rakyat. Kalau sampai rencana pemilihan oleh DPRD terealisasi, kepala daerah tidak akan mengurusi rakyatnya.” –Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama
“Saya pribadi lebih senang dipilih langsung oleh rakyat karena saya merasa punya tanggung jawab langsung kepada rakyat. Suara rakyat, kan, suara Tuhan. Dengan dipilih langsung oleh rakyat, kepala daerah pun otomatis dapat bekerja maksimal sesuai janjinya kepada rakyat.” –Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini
“Saya hanya menyampaikan bahwa saya adalah produk sistem pilkada yang dipilih secara langsung. Yang menjadi masalah saat ini, kan, proses seleksinya. Apakah kalau dipilih melalui DPRD bisa menghasilkan kualitas calon-calon yang diharapkan rakyat atau tidak?” –Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil
“Wacana pilkada ke DPRD melupakan tujuan penguatan partisipasi rakyat. Tidak ada alasan kuat untuk mengembalikan demokrasi hanya di legislatif.” –Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo
“Pilkada langsung menjalin keterikatan emosional antara pejabat publik dan rakyat yang memilihnya. Itu memacu untuk meningkatkan kinerja dan mempertanggungjawabkan langsung kepada publik.” –Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar
“Mengembalikan mekanisme pilkada bupati/wali kota oleh DPRD, sama artinya merampas hak demokrasi dan kedaulatan dari tangan rakyat sendiri.” Bupati Kutai Timur, Isran Noor
“Jika pemimpin dipilih langsung oleh rakyat, prioritas mengutamakan kepentingan rakyat akan terus dikedepankan. Beberapa pilkada kabupaten di Provinsi Gorontalo dimenangi oleh calon yang bukan dari parpol mayoritas di DPR.” –Bupati Gorontalo, David Bobihoe Akib
(Kompas)
