Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jawa Barat (Jabar) perlu dievaluasi lantaran dalam kondisi tidak sehat. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Faisyal Hermawan.
Sebagai legislator, ia juga sepakat dengan niat Pemprov Jabar melakukan evaluasi terhadap sejumlah BUMD. Pasalnya mayoritas BUMD saat ini hanya menerima kucuran dana dari Pemprov Jabar tanpa berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“BUMD itu harusnya itu berkontribusi terhadap PAD Pemprov Jabar bukan justru setiap tahun diberi kucuran dana. Oleh karena itu kami berharap BUMD yang ada ini perlu dievaluasi dan kami mendukung rencana Gubernur melakukan evaluasi,” kata dia, saat diwawancarai wartawan, Selasa (8/7/2025).
Bahkan, Faisyal mendorong dibentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas persoalan BUMD milik Pemprov Jabar. Ia bahkan tak ragu menyarankan agar BUMD yang dalam kondisi tidak sehat untuk ditutup.
“Kalau perlu dibentuk Pansus mengenai BUMD saya setuju dan siap. Bahkan kalau perlu BUMD yang tidak sehat ditutup saja agar tidak menjadi beban,” kata dia.
Sebaliknya, ia justru mendorong agar BUMD yang saat ini dalam kondisi sehat mendapat dukungan penuh. Salah satunya memberikan bantuan modal agar BUMD tersebut semakin tumbuh dan berkembang.
“BUMD yang saat ini sehat dan menghasilkan PAD untuk Jawa Barat kita suport penuh. Bahkan kalau perlu kita beri suntikan modal agar semakin berkembang,” kata dia.
Ia mengatakan, semestinya BUMD di Jawa Barat bisa menjadi BUMD yang luar biasa. Ini tidak lepas dari potensi yang Jawa Barat miliki baik sumber daya alamnya maupun jumlah penduduknya.
“Dua puluh persen penduduk Indonesia ada di Jawa Barat, belum lagi kekayaan alam Jawa Barat luar biasa. Kami berharap potensi ini dimanfaatkan dengan baik oleh BUMD sehingga keberadaan BUMD bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat,” ujarnya, menutup pembicaraan.
