DPC PPP Kota Bekasi mengusulkan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) sebagai mekanisme menentukan calon Ketua Umum PPP pada perhelatan Muktamar PPP ke X yang hampir dipastikan digelar pada akhir September 2025 mendatang.
Secara pengertian AHWA adalah lembaga atau sekelompok orang yang mewakili kewenangan untuk memutuskan dan menentukan berbagai hal atas nama umat. Seperti mengangkat pemimpin (khalifah) atau dalam konteks Nahdlatul Ulama (NU) memilih pengurus tertinggi. Secara harfiah, istilah ini berarti “orang yang berwenang melepas dan mengikat”
Dengan menggunakan sistem tersebut, maka pemilihan Ketua Umum dilakukan melalui pertimbangan keterwakilan para tokoh partai yang didasari musyawarah mufakat.
Menurut Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Sholihin mengatakan, dorongan penggunaan sistem AHWA muncul bukan tanpa alasan. Dorongan itu justru muncul sebagai sebuah solusi terbaik agar partai tetap utuh dan solid dalam menentukan figur Ketua Umum.
“Apa yang kami suarakan ini adalah ikhtiar untuk kembali mengingatkan seluruh bakal calon Ketua Umum PPP dan tim suksesnya untuk tetap memikirkan sistem AHWA sebagai dasar dalam membangun silaturahmi dan menjaga keutuhan PPP,” ujar pria yang akrab disapa Gus Shol, tersebut usai melaksanakan Rapat Kerja DPC PPP Kota Bekasi, Sabtu (20/9/2025).
Ia mengatakan, untuk menentukan Ketua Umum PPP pada Muktamar Ke X di Jakarta, perlu pertimbangan matang dari pemilik suara. Dalam hal ini Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP.
Diingatkannya, apabila yang digunakan adalah sistem konvensional atau satu orang satu suara, maka kemungkinan akan melahirkan pemimpin pragmatis. Yang orientasinya lebih kepada kepentingan pribadi dan rentan menyisakan konflik.
Ini akan berbeda apabila yang digunakan adalah sistem AHWA, maka akan menghasilkan Ketua Umum PPP yang amanah serta berkomitmen dalam membesarkan partai dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dihasilkan melalui proses yang baik.
Selain itu, sistem AHWA ini juga salah satu tradisi dalam Nahdlatul Ulama yang selama ini cukup mewarnai dalam tubuh PPP.
“Dan suara ini menjadi rekomendasi juga dari hasil Raker DPC PPP Kota Bekasi yang akan kami sampaikan ke DPW PPP Jabar untuk Muktamar Ke X PPP,” kata dia.
