2018 adalah tahun politik bagi Kota Bekasi. Semua partai sudah mulai ancang-ancang untuk mengincar kursi wali kota. Bagaimana petanya?
Melihat konstelasi politik dalam satu dasawarsa terakhir, pilkada Kota Bekasi 2018 kemungkinan didominasi tiga poros utama: Golkar, PKS dan PDI Perjuangan.
Golkar dan PKS memiliki figur yang kuat dari sisi popularitas maupun elektabilitas. Jelas, Golkar punya Rahmat Effendi, wali kota. Sedangkan PKS memiliki Ahmad Syaikhu, wakil wali kota.
PDI Perjuangan, meski tidak berkuasa di eksekutif, merupakan pemegang suara terbanyak di legisatif. Ia punya tiket langsung untuk berkompetisi tanpa harus berkoalisi.
Riwayat menunjukkan bahwa mereka selalu tampil untuk unjuk ketangkasan bertarung. Dalam praktiknya, dua dari tiga partai harus berkongsi demi mengalahkan yang satu.
Pada pilkada 2008, PDI Perjuangan memilih bergabung dengan Golkar mengusung Mochtar Mohamad dan Rahmat Effendi, untuk menggulung PKS yang menyodorkan Ahmad Syaikhu dan Kamaludin.
Mochtar Mohamad dan Rahmat Effendi menang dengan selisih suara tidak terlalu jauh.
Lima tahun berselang, giliran Golkar dan PKS berkoalisi mengusung Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu. PDI Perjuangan, yang memajukan Sumiyati Mochtar Mohamad dan Anim Imamuddin, lewat.
Di pilkada 2018, beberapa skenario bisa saja muncul. Pertama, PDI Perjuangan menjadi penantang koalisi Golkar dan PKS. Kedua, Golkar dan PDI Perjuangan bersekutu untuk mengalahkan PKS. Atau ini: ketiga-tiganya memilih bertarung.
Bagaimana partai lain? Kemungkinan mereka akan memilih bergabung dengan kekuatan yang besar.
Poros baru boleh jadi terbentuk, tapi peluang untuk menang terlalu sempit. Demokrat sudah mencoba dua kali, PAN satu kali, dan mereka ambruk melawan tiga poros utama.
Panas di bawah beringin
Mendekati pilkada, Golkar justru memanas. Rahmat Effendi, yang berpeluang menjadi petahana, kini malah dihadapkan pada konflik internal.
Anggota DPRD Jawa Barat, Siti Aisyah, muncul dan secara terbuka menyatakan siap bersaing dengan Rahmat Effendi untuk memburu rekomendasi dari partai di pusat.
“Saya tegaskan bahwa saya siap melaksanakan apa pun instruksi partai. Sekalipun dalam pertarungan pilkada 2018 mendatang saya harus bersaing dengan Rahmat Effendi,” katanya, belum lama ini.
Yeyen—sapaan Aisyah–merasa di atas angin karena mendapat dukungan dari para petinggi partai. Salah satunya adalah dari Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq.
Saat datang ke Kota Bekasi, Fahd terang-terangan mengungkapkan rasa tidak sukanya kepada Rahmat Effendi. Ia mengatakan akan mengganjal Rahmat Effendi dalam mendapatkan rekomendasi.
“Saya bisa menentukan siapa yang bakal direkomendasi atau tidak. Saya sudah sampaikan semua ini kepada Ketum (Setya Novanto),” kata ketua bidang pemuda dan olahraga Golkar pusat itu.
Fahd mengingatkan Rahmat Effendi bahwa dia bisa saja memberikan rekomendasi kepada Yeyen–yang merupakan anak Ahmad Zurfaih, wali kota Bekasi 2003-2008.
Bahkan, Fahd bisa menyarankan agar Yeyen mendampingi Mochtar Mohamad untuk dipasangkan dalam pilkada. Artinya, koalisi Golkar dan PDI Perjuangan memungkinkan.
“Saya bisa saja menyarankan agar Bang Mochtar Mohamad berpasangan dengan Siti Aisyah pada pilkada nanti,” kata Fahd, yang bersahabat dekat dengan Mochtar.(Baca: Reuni Mochtar dan Fahd)
Rahmat Effendi mengaku tidak terlalu ambil pusing. Bahkan, jika ancaman Fahd terbukti ampuh, ia bisa saja maju melalui jalur perseorangan maupun partai lain.
“Jika tidak dapat rekomendasi kan ada partai lain, jadi calon independen juga bisa. Analoginya, ke Jakarta kita bisa naik mobil, bus, mikrolet atau yang lain,” kata Rahmat Effendi, menanggapi.
Ketua Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, justru memberi lampu hijau kepada Rahmat Effendi untuk kembali maju di pilkada Kota Bekasi.
“Saya mempunyai analisis sendiri mengenai tokoh-tokoh yang akan maju di Jawa Barat. Rahmat Effendi memiliki elektabilitas yang tinggi. Tidak ada alasan lain,” kata Dedi, saat berada di Kota Bekasi.
PKS pasang kuda-kuda
Ketika Golkar sibuk berkonflik, PKS justru sudah pasang kuda-kuda. Ia telah mengantongi lima nama untuk bertarung di pilkada Kota Bekasi 2018.
Kelima nama tersebut antara lain wakil wali kota Bekasi sekaligus ketua DPW PKS Jawa Barat, Ahmad Syaikhu. Wakil ketua DPRD Kota Bekasi sekaligus ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara. Eks ketua DPD PKS Kota Bekasi, Affanda. Anggota DPRD Jawa Barat, Nur Supriyanto. Dan ketua fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Chairuman J Putro.
Lima nama tersebut merupakan nama-nama yang masuk dalam daftar lima besar hasil pemilu internal yang digelar PKS Kota Bekasi belum lama ini.
Ahmad Syaikhu menempati urutan nomor satu dengan perolehan suara tertinggi. Disusul Heri Koswara, Affanda, Nur Surpiyanto dan Choiruman.
Heri Koswara mengatakan, usai pemilu internal, partainya akan menggelar survei dengan menggandeng lembaga independen.
Survei tersebut untuk mengetahui sejauh mana tingkat popularitas maupun elektabilitas kelima calon di mata masyarakat.
“Tahapan selanjutnya itu survei kepada masyarakat umum. Sebelumnya kami akan panggil dua lembaga survei dan selanjutnya kami pilih mana yang dipakai,” kata Heri Koswara.
Pascasurvei, selanjutnya, kelima nama dipanggil untuk diwawancarai tim pemenangan pemilu daerah yang sudah dibentuk partai.
Sedikitnya, ada tiga hal yang akan ditanyakan dalam wawancara tersebut. (Baca juga: Malu-malu Kucing Ahmad Syaikhu)
“Nanti kami tanya soal sejauh mana basis jaringan yang sudah mereka bangun. Kemudian sejauh mana yang bersangkutan bisa meyakinkan mitra koalisi. Terakhir, soal basis finansial,” terangnya.
Selanjutnya, partai menggodok hasil pemilu internal, hasil survei dan wawancara.
“Masing-masing punya bobot, baik pemilu internal, survei dan wawancara. Nah, nanti kami padukan hasil-hasil tersebut. Kami buat skor,” jelas Heri.
Dari hasil skor, PKS mengerucutkan dua atau tiga nama untuk dikirim ke partai di pusat. “Selanjutnya pusat yang menentukan siapa kandidat yang bakal dicalonkan,” jelas Heri.
PKS masih menghitung ulang koalisinya dengan Golkar. Skenarionya mungkin seperti ini: tetap koalisi mengusung Rahmat Effendi dan Ahmad Syaiku, atau tidak koalisi.
“Atau tetap koalisi namun kader yang kami usung bukan lagi Ahmad Syaikhu. Kami akan melihat bagaimana dinamika yang terjadi dan juga sejauh mana keinginan kader,” ungkap Heri.
Di Kota Bekasi, PKS memiliki mesin partai yang solid. Perolehan suara terbanyak pada pemilu legislatif 2004 menunjukkan bahwa PKS bukan partai ecek-ecek.
Saat ini, PKS merupakan partai dengan perolehan kursi terbanyak nomor 3 di Kota Bekasi atau hanya selisih 1 kursi saja dengan Golkar yang memeroleh 8 kursi.
“Menduduki posisi wali kota tidak muluk, asalkan semua kader partai bekerja keras,” kata Mafudz Abdurrahman, bendahara umum DPP PKS, dalam suatu kesempatan.
Banteng galau
Saat Golkar memanas, PKS sudah pasang kuda-kuda, bagaimana dengan PDI Perjuangan? Banteng nampaknya tengah dirundung kegalauan menghadapi pilkada Kota Bekasi 2018.
Sebagai satu-satunya partai pemegang tiket langsung untuk Pilkada Kota Bekasi, PDI Perjuangan justru seakan tak punya stok untuk ditarungkan. (Baca juga: Banteng Gemuk Tak Bisa Nyeruduk)
Mochtar Mohamad kemungkinan bisa disodorkan untuk maju menjadi penantang kandidat dari Golkar dan PKS. Sebagai mantan wali kota, ia memiliki popularitas.
Sayang, status Mochtar Mohamad yang pernah tersandung kasus korupsi diprediksi akan mempersulit langkahnya—baik dalam mendapat rekomendasi partai atau saat bertarung dengan kandidat lain.
Di luar Mochtar Mohamad, ada nama ketua PDI Perjuangan Kota Bekasi, Anim Imamuddin–yang pernah menjadi calon wakil wali kota pada 2012. Soal rekomendasi, kata Anim, pusatlah yang menentukan.
“Kami serahkan ke pusat. Termasuk saya. Semuanya akan disurvei, baik secara popularitas maupun elektabilitasnya,” kata Anim, belum lama ini.
Selain Anim ada sekretaris partainya, yang juga Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai. Ia mengaku siap jika partai mengusungnya.
“Kalau ditanya saya siap atau tidak maju dalam pilkada, sebagai kader partai saya harus siap melaksanakannya apabila ditunjuk,” kata Tumai.
Sejauh ini, popularitas ataupun elektabilitas Anim dan Tumai memang belum sebanding dengan Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu.
Mengenai itu, PDI Perjuangan tidak mau banyak berandai-andai.
Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Waras Wasisto, beralasan bahwa masih banyak tahapan yang dilalui untuk menentukan siapa calonnya.
“Proses penyaringan dan penjaringan calon kepala daerah akan kami laksanakan Mei 2017 mendatang,” kata Waras, saat berada di Kota Bekasi, belum lama ini.
“Jelas, kami tetap saring dengan parameter tingkat elektabilitas dan popularitas. Akan kami rekomendasikan ke pusat dan tinggal tunggu siapa yang dapat surat keputusan.”
Di tengah kegalauan, PDI Perjuangan rupanya berharap koalisi Golkar dan PKS bubar. Perpecahan Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu diyakini dapat meringankan beban pertarungan.
Perpecahan Golkar dan PKS juga membuka peluang munculnya perubahan komposisi koalisi. PDI Perjuangan akan memanfaatkan momentum itu untuk melobi semua partai.
“Yang sangat kami amati adalah petahana. Kalau seandainya koalisi mereka pecah, tentunya kami langsung mengambil sikap lobi politik ke semua partai yang ada,” tandas Waras. (Ical)