Anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi Gerindra daerah pemilihan Bekasi Selatan-Jatiasih, Irman Firmansyah menggelar reses di rumah salah seorang warga tepatnya di RT 01, RW 03, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Sabtu (5/12) malam.
Sejumlah aspirasi serta keluhan wargapun muncul dalam forum itu. Mulai dari semakin menjamurnya hunian cluster di Kecamatan Jatiasih serta minimnya akses pelayanan kesehatan.
“Pak Dewan, di Jatiasih sekarang banyak sekali cluster. Lama-lama bikin banjir karena rata-rata mereka gak punya tempat untuk membuang air. Kalau hujan kami yang kebanjiran,” ujar Wawan, salah seorang warga.
Selain cluster, warga mengeluhkan akses layanan kesehatan. Sebab masih ada warga yang sampai saat ini belum mendapatkan jaminan kesehatan. Entah itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) atau Surat Keterangan Miskin (SKTM).
“Masih ada warga yang bingung kalau mau berobat karena gak punya kartu. Terutama warga miskin, tolong dibantu solusinya,” kata salah seorang warga.
Menanggapi curhat warga, Irman angkat bicara. Soal pendirian cluster, ia selaku wakil rakyat dan tinggal di Jatiasih juga resah dengan makin menjamurnya cluster.
Dan keresahan itu kata dia, juga sudah banyak dikeluhkan masyarakat di daerah lain. Karenanya pada tahun 2017, DPRD Kota Bekasi melalui Badan Legislasi DPRD Kota Bekasi akan menggodok peraturan daerah mengenai pendirian cluster.
“Ini sudah menjadi keresahan bersama. Kami di DPRD bersama pemerintah daerah tengah mengodok aturan mengenai itu. Kami juga akan mendorong pemerintah untuk menindak pengembang yang dalam mendirikan cluster tidak mengikuti prosedur yang ada,” kata dia.
Sementara soal layanan kesehatan, ia meminta warga untuk mengumpulkan data diri melalui Ketua RT atau RW.
“Kumpulin datanya nanti saya ambil, terus tim saya nanti yang akan urus buatin kartunya,” kata dia.
Dalam reses yang diselingi pengajian itu, aspirasi soal pengadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS), pembangunan jalan, saluran serta bantuan untuk perbaikan Mushola serta honor bagi guru ngaji juga mengemuka.
“Semua saya tampung dan akan saya perjuangankan. Tapi ingat ini tidak langsung terealisasi, warga mesti bersabar. Karena APBD 2016 sudah diketuk palu, maka ajuan ini akan saya masukan di tahun 2017 atau di APBD 2016 perubahan,” pungkasnya.(Ical)