Kekalahan demi kekalahan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen diantaranya akibat kesalahan Puan Maharani. Sebagai Ketua Fraksi PDIP, Puan gagal mengkonsolidasikan kekuatan di parlemen dengan baik.
“Kekalahan beberapa kali dalam eksperimen di DPR dan MPR bukan karena hebatnya KMP. Tapi karena lemahnya strategi KIH,” ujar pengamat politik UGM Arie Sudjito kepada wartawan di Jakarta (Kamis, 9/10).
Sebenarnya KMP tidak solid. Tidak ada chemistry yang cukup kuat diantara partai pendukungnya. Terbukti, PPP bisa diajak pindah haluan. Jika saja Fraksi PDIP sebagai motor penggerak KIH bisa memanfaatkan kondisi ini, tentu jalan cerita akan berbeda.
Dia mencontohkan strategi salah KIH ketika pemilihan Pimpinan MPR. Jika dikalkulasi dengan baik, KIH harusnya memenangkan persaingan karena PPP sudah ikut bergabung. Selain itu, tawaran KIH untuk DPD juga lebih tinggi. Mereka mengusung perwakilan DPD sebagai calon ketua, sementara kubu sebelah menawarkan posisi wakil ketua.
“Tapi mereka lupa DPD itu sebagian besar agennya partai. Harus dikalkulasi dong,” katanya.
Agar kedepan tidak salah langkah, Puan dan elit PDIP disarankan merubah mental dari mental opsisi menjadi mental pemenang. Hanya dengan mental pemenang, banteng akan mampu membuat agenda setting dan mengambil alih ‘panggung’ dari KMP.
“Selain itu Jokowi harus lebih dominan dalam komunikasi dengan partai lain. Menurut saya, semakin Jokowi tepat memilih menteri di kabinetnya, maka ini akan membantu untuk melakukan komunikasi dengan dewan,” demikian Arie.
Kata Tjahjo
Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo membantah. Menurut dia, Puan sudah bekerja maksimal.
“Kita sudah kerja semuanya di bawah koordinasi Mbak Puan. Kalau voting kalah, ya karena jumlah kursi PDIP sebagai pemenang pemilu tidak mayoritas,” kata Tjaho dalam pesan elektroniknya kepada wartawan (Kamis, 9/10).
Tjahjo menegaskan kekalahan demi kekalahan KIH dari KMP bukanlah tanggungjawab Puan.
“Saya sebagai sekjen PDIP yang bertanggunjawab,” kata Tjahjo masih dalam pesan singkatnya.
Tjahjo mengatakan pihaknya tak masalah jabatan pimpinan MPR dan DPR disapu bersih KMP. Begitu juga jika mereka menguasai pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya yang akan diputuskan dalam waktu dekat ini. Namun, dia yakin peta kekuatan politik berubah pasca pemilihan pimpinan MPR lalu.
“Ada investasi tim kerjasama politik pemerintahan Jokowi JK dengan bergabungnya mayoritas anggota DPD dan PPP dalam pemilihan pimpinan MPR,” pungkasnya.(Res)
sumber: rmol