Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara menyampaikan alasan Majelis Tahkim PKS memecat Fahri Hamzah dari seluruh jenjang keanggotaan partai.
Menurutnya, berdasarkan surat yang DPD PKS terima dari DPP PKS melalui DPW PKS Jawa Barat, ada beberapa hal yang membuat politikus muda yang terkenal vokal tersebut dipecat.
Pertama, PKS selaku partai dakwah dan tarbiyah, menilai Fahri telah melakukan beberapa kesalahan yang secara tarbiah tidak dibenarkan oleh partai.
Salah satu contohnya, Fahri sebagai seorang kader PKS dan juga pimpinan DPR secara sikap sering kali berseberangan dengan kebijakan partai.
Misalnya berkaitan dengan revisi undang-undang KPK hingga 7 mega proyek DPR. Dalam dua hal itu, sikap Fahri berbeda dengan partai. Partai jelas menolak adanya revisi undang-undang KPK dan 7 mega proyek DPR, sementara Fahri tidak.
Dari sisi tarbiyah hal tersebut jelas tidak dibenarkan. Fahri selaku anggota partai, wajib menjalankan apa yang jadi ketetapan partai.
Apalagi, segala bentuk kebijakan partai, tidaklah muncul secara tiba-tiba. Ada proses penggodokan di dalamnya, yang acap kali memunculkan adanya perbedaan pendapat.
“Jangankan berbeda pendapat dengan kebijakan partai. Memilih diam saja, tidak bersikap terhadap kebijakan partai, secara garis partai itu sudah menyalahi,” ujar Heri Koswara, saat menggelar jumpa pers di ruang kerjanya di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (7/4).
Kedua, PKS sebagai partai meyakini adanya dua prinsip, yakni mana yang tetap dan berubah. Yang tetap yaitu berkaitan dengan jamaah atau keutuhan barisan, sedangkan yang berubah lebih kepada urusan politik.
“Dalam hal ini, Fahri lebih condong mengarah kepada urusan politik ketimbang keutuhan barisan,” kata dia.
Ketiga, PKS memencat Fahri sudah berdasarkan proses pertimbangan masak, setelah melalui serangkaian mekanisme dalam tubuh partai.
“Partai sudah menjalankan semua mekanisme dan serangkaian pertimbangan masak. Itulah kenapa kemudian partai memilih untuk memberhentikan yang bersangkutan,” terang dia.
Heri juga menjelaskan proses diterimanya surat keputusan partai terhadap pemecatan Fahri Hamzah. Dimana, PKS Kota Bekasi menerimanya pada Rabu (6/4) malam melalui email dari DPW PKS Jawa Barat.
Setelah menerima surat tersebut, PKS kemudian menggelar rapat dengan pengurus harian, menyampaikan apa yang menjadi kebijakan partai.
Dalam rapat tersebut, para pengurus bisa memahami apa yang kemudian menjadi keputusan partai. Dan tidak ada satupun peserta rapat yang mempertanyakan kebijakan itu.
“Kami gelar rapat dengan seluruh pengurus harian, kami sampaikan dan setelah mendapat penjelasan yang gamblang pada akhirnya semua pengurus memahami itu,” kata dia.
Heri menekankan, penting adanya persamaan persepsi antar pengurus di tingkat DPD PKS Kota Bekasi atas kebijakan yang dibuat partai di level pusat.
Hal ini perlu dilakukan, agar ketika kebijakan ini diteruskan ke akar rumput, tidak lagi muncul adanya pro dan kontra. Partai ingin, kader bisa dengan dewasa memahami kebijakan tersebut.
Apalagi, ia tidak memungkiri, bahwa di Kota Bekasi banyak kader PKS yang mengidolakan Fahri. Sehingga pemecatan Fahri mendapat respon beragam di akar rumput PKS Kota Bekasi.
“Tapi kami pastikan semua kader saat ini sudah memahami kebijakan partai secara dewasa setelah kami sampaikan alasan pemecatan Fahri secara gamblang,” pungkasnya.
PKS juga memaklumi, adanya pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat mengenai pemecatan Fahri Hamzah.
“Kalau melihatnya dari sisi kacamata politis tentu akan banyak perdebatan. Tapi kalau ditangkap esensinya tentu hal itu akan bisa dipahami semua pihak,” pungkasnya.(Ical)