Anggota Komisi B DPRD Kota Bekasi, Tahapan Bambang Sutopo menuding Pemkot Bekasi payah dalam melakukan pengawasan pembangunan.
Menurutnya, Pemkot Bekasi tidak memiliki komitmen untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam proses pembangunan.
Hal itu kata dia, berbanding terbalik dengan daerah di luar Kota Bekasi. Dimana pengawasan pembangunan berjalan dengan baik. Seperti di Kota Bogor misalnya.
“Pengawasan pembangunan di Kota Bekasi payah. Kami melihat pemerintah tidak memiliki sebuah komitmen soal ini. Jauh sekali dengan Kota Bogor yang pemerintahnya tegas serta memiliki komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujarnya, memaparkan hasil studi banding yang dilakukan Komisi B DPRD Kota Bekasi ke DPRD Kota Bogor, Selasa (6/10).
Selaku wakil rakyat, ia mengaku prihatin dengan lemahnya pengawsan pembangunan di Kota Bekasi. Pasalnya, lemahnya pengawasan pembangunan akan berdampak buruk bagi masyarakat Kota Bekasi.
“Lihat banjir, macet. Ini salah satu akibat yang timbul karena pembangunan yang menyalahi aturan,” tandasnya.
Mumpung belum terlambat, ia mendorong Pemkot Bekasi untuk lebih tegas untuk urusan pengawasan pembangunan dan terus melakukan perbaikian.
“Ini soal komitmen saja. Kalau memang pemerintah daerah punya komitmen saya pikir semua tidak akan menjadi persoalan,” pungkasnya. (Ical)