Partai Tengah dan Konco Koalisinya
Partai tengah adalah sebutan tidak baku untuk mereka yang berada di luar poros utama: PDI Perjuangan, Golkar dan PKS. Keberadaan mereka tidak bisa dipandang sebelah mata dalam hajatan Pilkada Kota Bekasi 2018.
Melihat komposisi jumlah kursi di legislatif, hanya PDI Perjuangan saja yang bisa langsung ikut pertarungan. Golkar maupun PKS perlu berkoalisi dengan partai lain untuk mencapai syarat minimal 20 persen dari total 50 kursi.
Aturan itulah yang menjadi pangkal dinamikanya. Gerindra, Hanura, PPP, PAN, Demokrat dan PKB sadar betul bahwa mereka menjadi rebutan. Untuk itu, mereka pun sibuk menentukan pilihan: ke poros manakah harus bergabung?
Golkar dengan perolehan 8 kursi dan PKS 7 kursi butuh mitra koalisi untuk bisa mengusung kandidat, sedikitnya agar mencapai 10 kursi. Kecuali bila Golkar dan PKS tidak pecah kongsi.
Namun nampaknya PKS menginginkan agar Ahmad Syaikhu, yang kini merupakan wakil Rahmat Effendi dari Golkar, menjadi wali kota Bekasi periode 2018-2023. Sebagai ancang-ancang, PKS menempel Gerindra.
PKS dan Gerindra kian mesra saja hubungannya. Apalagi, kedekatan dua partai itu di tingkat nasional membuahkan hasil gemilang di Pilgub DKI Jakarta 2017. Mereka ingin mengadopsi format itu di Kota Bekasi.
“Ya, hubungan kami dengan PKS sejauh ini sangat baik. Apalagi kalau melihat koalisi di pusat. Untuk itu kami sepakat berkoalisi di Pilkada mendatang,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi, Tahapan Bambang Sutopo, kepada Klik Bekasi, belum lama ini.
Golkar cemburu melihat PKS mulai jalan sendiri memburu konco koalisi. Rahmat Effendi, sebagai ketua Golkar Bekasi, kabarnya langsung bergerak cepat mendekati Gerindra untuk menggagalkan koalisi PKS.
Sikap posesif Golkar mudah saja kita maklumi. Sejauh ini, Golkar memang berniat tetap berkoalisi dengan PKS untuk mempertahankan duet Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu.
Apakah Gerindra kepincut rayuan Golkar? Ternyata iya. Gerindra masih membuka ruang untuk partai lain, termasuk Golkar. “Kalau komunikasi dengan siapa saja kami masih terbuka,” kata Tahapan Bambang, diplomatis.
Beda partai tentu beda sikap. Hanura tak seperti Gerindra. Partai besutan Wiranto ini sudah merasa nyaman berada di sisi Golkar, sehingga tidak berencana berpindah haluan. Begitu pun PKB.
Ketua Hanura Kota Bekasi, Syaherallayi, punya alasan. Menurut dia, posisi Hanura di dalam koalisi Golkar sebenarnya tidak aman, mengingat ada sejumlah partai lain yang memiliki jumlah kursi sama.
Faktanya, ungkap Syaherallayi, partai lain berbondong-bondong meminta bergabung dengan petahana. Salah-salah sikap, Hanura bisa didepak dari koalisi yang–menurut keyakinannya–berpotensi besar meraih kemenangan.
“Petahana ini jadi semacam magnit bagi partai-partai lain. Posisi kami, Hanura ini, sesungguhnya tidak begitu aman dalam Pilkada mendatang,” kata pria yang akrab disapa Ral.
Lalu bagaimana dengan PAN, Demokrat dan PPP? Ketiga partai ini nampaknya masih malu-malu kucing, meski kabarnya sudah ‘ngebet’ bergabung dengan petahana.
“Kami belum ke kiri maupun ke kanan. Kami belum mengambil sikap apa-apa soal Pilkada,” ujar Sekretaris DPD PAN Kota Bekasi, La Ode M Agus.
Setali tiga uang dengan PAN, Demokrat juga masih gamang soal Pilkada Kota Bekasi. Partai berlambang bintang mercy ini memilih menunggu sejauh mana situasi politik menjelang Pilkada.
“Sampai saat ini belum ada dukungan kepada calon, juga mengenai koalisi. Kami masih melihat kondisi politik. Yang jelas kami ingin menang,” jelas Sekretaris DPC Demokrat Kota Bekasi, Sodikin.
Salah satu politikus yang kami wawancarai menyayangkan sikap partai menengah. Semestinya mereka ‘jual mahal’ lebih dulu kepada poros utama, sehingga suhu politik menjelang Pilkada bisa lebih panas.
“Partai-partai tengah ini ketahuan sekali ingin bergabung dengan Rahmat Effendi. Padahal kalau melihat jumlah kursi di parlemen itu mereka potensial menjadi koalisi baru. Kalau bisa lebih dinamis, kenapa tidak?” katanya. (*)
